Page 334 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH
P. 334

Pengayaan Materi Sejarah


                                   Penyelenggaraan  pemerintahan  tersebut  akan
                                   berlangsung  kurang  dari  satu  tahun,  tetapi  tidak
                                   lebih   dari  dua   tahun.  Tugasnya  mengurus
                                   berakhirnya  pemerintah  Belanda.  Dalam  waktu
                                   singkat  pejabat-pejabat  pemerintah  Belanda  akan
                                   digantikan  dengan  pejabat-pejabat  yang  bukan
                                   Belanda  dan  bukan  Indonesia  yang  bekerja  atas
                                   dasar perjanjian pendek satu tahun.
                               3.  Pada tahun kedua, pemerintahan mulai diganti oleh
                                   pejabat-pejabat  Indonesia  sehingga  pada  akhir
                                   tahun  kedua  kekuasaan  telah  berada  di  tangan
                                   Indonesia,  kecuali  tenaga-tenaga  teknik  khususnya
                                   dari  PBB  akan  tetap  pada  kedudukannya  sebagai
                                   penasehat.
                               4.  Indonesia    menyetujui     untuk     memberikan
                                   kesempatan    rakyat   Irian   Barat   menyatakan
                                   pilihannya  secara  bebas,  selambat-lambatnya  tujuh
                                   tahun  setelah  pemerintah  berada  di  tangan
                                   Indonesia.  Pelaksanaan  kegiatan  ini  dibantu  oleh
                                   PBB.
                               5.  Indonesia  dan  Belanda  menyetujui  untuk  memikul
                                   bersama  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk
                                   membentuk pemerintahan PBB.
                               6.  Sesudah    persetujuan    ditandatangani    kedua
                                   pemerintahan  Indonesia  dan  Belanda  kembali
                                   membuka hubungan diplomatiknya.
                                    Kedua  belah  pihak  secara  prinsip  menerima  usul
                               Bunker, tetapi masa pemerintahan PBB selama dua tahun
                               ditolak.Perundingan Bunker’s Proposal macet.

                                    Ketua  delegasi  Indonesia  Adam  Malik  melapor
                               kepada  Presiden.Presiden  malah  memberi  perintah
                               macetkan      perundingan.Diplomasi      memacetkan
                               perundingan  sebagai  dasar  untuk  mengajukan  tuntutan
                               supaya penyerahan Irian Barat harus diserahkan pada 1
                               Januari 1963. Indonesia menyampaikan sikapnya :








                322
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339