Page 337 - PENGAYAAN MATERI SEJARAH

Nasional mengambil keputusan membenarkan dan
menyetujui kebijakan Presiden, yang disambut pula oleh
pimpinan DPR-GR pada 1 September 1962. 83

3. Dwikora Konfrontasi terhadap Neo Kolonialisme
a. Menghalangi terbentuknya Malaysia

Politik luar negeri konfrontasi terhadap imperialism
dan neo kolonialisme berdasar pada pidato Presiden
tanggal 30 September di depan sidang umum PBB, yang
berjudul To Build the World A New (Membangun Dunia
Kembali). Pidato ini ditetapkan oleh MPRS sebagai Garis-
garis Besar Politik Luar Negeri dan sebagai Pedoman
Pelaksanaan Manifesto Politik RI di bidang politik luar
negeri.Kebijakan politik luar negeri yang berdasar dari teori
revolusi menyeret diplomasi Indonesia kehadapan
panggung politik dunia tanpa memperhatikan prioritas
kepentingan dan sumber-sumber kekuatan nasional.Disini
berlaku teori politik adalah panglima. Jika teori tidak
didukung oleh faktor-faktor obyektif, teori itu akan
merupakan utopia. Apabila dijadikan landasan kebijakan
akan mengaburkan cara-cara pelaksanaannya, sehingga
membuka pintu bagi setiap pengingkaran dan
penyelewengan. Manipol menyatakan bahwa tujuan
pendek politik luar negeri adalah melanjutkan perjuangan
anti imperialism dan tujuan jangka panjang revolusi
Indonesia bertujuan melenyapkan imperialism di mana-
mana dan mencapai dasar bagi perdamaian dunia yang
kekal dan abadi.Diplomasi menurut Manipol harus “tidak
mengenal kompromi”, harus “radikal dan
revolusioner”.Cara radikal dan revolusioner ini dapat
digolongkan pada sikap yang menjurus kepada
permusuhan sebagai konsekuensinya posisi Indonesia
lambat laun akanterisolasi.Dengan Manipol Indonesia
menghimpun kawan negara-negara New Emerging Forces
(NEFO) hendak dikonfrontasikan dengan musuh revolusi
yaitu imperialism dan neo kolonialisme (Nekolim).Menteri
Luar Negeri Subandrio pernah menyatakan bahwa

325