Page 235 - Buku PPKN Kelas X
P. 235
hukum ketentuan atau aturan ius soli asas kewarganegaraan
yang dibuat oleh lembaga yang berdasarkan tempat dilahirkan.
berwenang, bersifat memaksa
serta memiliki sanksi yang tegas. judicial review proses uji materi suatu
peraturan terhadap peraturan
ideologi kumpulan konsep bersistem yang tingkatannya lebih tinggi.
yang dijadikan asas pendapat
yang memberikan arah dan tujuan kapitalisme sistem dan paham
kelangsungan hidup. ekonomi yang modalnya
bersumber dari modal pribadi atau
impeachment (pemakzulan) sebuah modal perusahaan swasta dengan
proses dari badan legislatif ciri persaingan dalam pasar bebas
yang secara resmi menjatuhkan (free fight liberalism).
dakwaan terhadap seorang
pejabat tinggi negara. kabinet badan atau dewan
pemerintahan yang terdiri atas
instrumen alat untuk mengumpulkan kepala pemerintahan bersama
atau melaksanakan suatu konsep. para menteri.
integrasi keseluruhan proses keamanan nasional kebijakan publik
penyesuaian di antara unsur- untuk memastikan keselamatan
unsur yang saling berbeda dalam dan keamanan negara melalui
kehidupan masyarakat sehingga penggunaan kekuasaan negara,
menghasilkan pola kehidupan baik dalam keadaan damai dan
masyarakat yang memilki perang.
keserasian fungsi.
kebudayaan semua hasil karya, rasa
individu manusia sebagai suatu dan cipta manusia.
kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan. kedaulatan suatu hak eksklusif
untuk menguasai suatu wilayah
individualisme faham yang pemerintahan, masyarakat, atau
menganggap diri sendiri lebih atas diri sendiri.
penting daripada orang lain.
kesadaran kondisi mental menyadari
integrasi nasional usaha dan proses bahwa kita berbeda dengan yang
mempersatukan perbedaan- lain atau sikap mawas diri sehingga
perbedaan yang ada pada suatu dapat membedakan baik atau
negara sehingga terciptanya buruk, benar atau salah, layak atau
keserasian dan keselarasan secara tidak layak, patut atau tidak patut
nasional. dalam berkata dan berperilaku.
ius sanguinis asas kewarganegaraan
yang berdasarkan pada keturunan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 221
