Page 234 - Buku PPKN Kelas X
P. 234

doktrin  pendapat para ahli hukum      eksekutif  kekuasaan untuk
                terkemuka yang dijadikan dasar        melaksanakan undang-undang.
                atau asas penting dalam hukum
                dan penerapannya; ajaran,          ekstrateritorial  daerah yang menurut
                terutama suatu aliran politik,        hukum internasional diakui
                keagamaan, pendirian segolongan       sebagai wilayah kekuasaan suatu
                ahli ilmu pengetahuan,                negara meskipun wilayah negara
                keagamaan dan ketatanegaraan;         tersebut letaknya di negara lain.
                ajaran (tentang asas-asas suatu
                aliran politik, keagamaan,         ekstrimisme sikap keras
                pendirian segolongan ahli ilmu        mempertahankan pendirian
                pengetahuan, keagamaan,               dengan berbagai cara, walaupun
                ketatanegaraan) secara bersistem,     melanggar ketentuan-ketentuan
                khususnya dalam kebijakan             dasar negara.
                negara.
            demokrasi  pemerintahan  dari rakyat,   gangguan hal atau usaha yang
                oleh rakyat dan untuk rakyat.         berasal dari luar yang bersifat
                                                      atau bertujuan melemahkan
            demokrasi pancasila sistem                atau menghalangi secara tidak
                demokrasi indonesia yang              konsepsional (tidak terarah).
                berlandaskan pada nilai-nilai
                Pancasila terutama sila keempat,   geopolitik segala sesuatu yang
                kerakyatan yang dipimpin oleh         berkaitan dengan ketatanegaraan
                hikmat kebijaksanaan dalam            atau kenegaraan (pemerintah);
                permusyawaratan/perwakilan.           segala urusan dan tindakan
                                                      mengenai pemerintahan negara
            desentralisasi penyerahan urusan          atau terhadap negara lain.
                pemerintahan kepada daerah yang
                menjadi urusan rumah tangganya.    globalisasi  proses mendunia.

            diskriminasi pembedaan perlakuan       grasi  pengampunan yang diberikan
                terhadap sesama warga.                oleh kepala negara kepada orang-
                                                      orang yang dijatuhi hukuman.
            division of power  mekanisme
                pembagian kekuasaan, kekuasaan     hambatan sesuatu yang tidak
                negara itu memang dibagi-bagi         menyerang tapi mempengaruhi
                dalam beberapa bagian (legislatif,    pencapaian tujuan.
                eksekutif dan yudikatif), tetapi
                tidak dipisahkan. hal ini membawa   hedonism pandangan  yang
                konsekuensi bahwa di antara           menganggap  kesenangan    dan
                bagian-bagian itu dimungkinkan        kenikmatan meteri sebagai tujuan
                ada koordinasi atau kerja sama.       hidup utama.






            220   Kelas X SMA/MA/SMK/MAK
   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239