Page 233 - Buku PPKN Kelas X
P. 233

Glosarium






               ancaman setiap usaha dan kegiatan,     bipatride  kewarganegaraan ganda.
                   baik dalam negeri maupun luar
                   negeri yang dinilai membahayakan  checks and ballances  sistem saling
                   kedaulatan negara, keutuhan           mengawasi dan mengimbangi.
                   wilayah negara, dan keselamatan
                   segenap bangsa.
                                                      civil society suatu jaringan yang
               abolisi pengguguran dan pembatalan        kompleks dari lembaga-lembaga
                   tuntutan pidana.                      swadaya masyarakat di luar
                                                         pemerintahan negara yang bekerja
               amnesti pengampunan atau                  secara merdeka atau bersama
                   pengurangan hukuman yang              pemerintahan yang diatur oleh
                   diberikan kepala negara kepada        hukum dan merupakan ranah
                   terpidana/tahanan, terutama           publik yang beranggotakan
                   tahanan politik.                      perseorangan.

               apatride  tidak mempunyai              deklarasi pernyataan ringkas dan
                   kewarganegaraan.                      jelas tentang suatu hal; keputusan
                                                         yang diberitahukan secara terang-
               asas  dasar sesuatu yang menjadi          terangan kepada umum dan secara
                   tumpuan berpikir dan                  resmi.
                   berpendapat.
                                                      dekrit presiden keputusan yang
               archipelago  negara yang terdiri atas     dikeluarkan presiden/kepala
                   banyak pulau di mana laut, udara,     negara atas suatu permasalahan
                   dan daratan merupakan satu            yang sangat penting, mendesak,
                   kesatuan yang dijamin oleh Hukum      dan darurat.
                   Laut Internasional.
                                                      dekonsentrasi pelimpahan wewenang
               bangsa  kumpulan dari masyarakat          dari pemerintah kepada daerah
                   yang membentuk negara.                otonom sebagai wakil pemerintah
                                                         atau perangkat pusat di daerah
               bela negara upaya untuk serta             dalam kerangka negara kesatuan
                   berperan aktif dalam memajukan        dan lembaga yang melimpahkan
                   bangsa dan negara, baik melalui       kewenangan dapat memberikan
                   pendidikan, moral, sosial maupun      perintah kepada pejabat yang
                   peningkatan kesejahteraan orang-      telah dilimpahi kewenangan itu
                   orang yang menyusun bangsa            mengenai pengambilan atau
                   tersebut.                             pembuatan keputusan.



                                                Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  219
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238