Page 237 - Buku PPKN Kelas X
P. 237
pemerintah pusat menyangkut pemerintahan daerah
urusan luar negeri, pertahanan penyelenggaraan urusan
dan keamanan, keuangan, dan pemerintahan oleh pemerintah
peradilan. daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan
nilai harga; sesuatu yang dianggap dengan prinsip otonomi seluas-
berharga oleh manusia. luasnya dalam sistem dan prinsip
negara kesatuan Republik
norma aturan yang menjadi pedoman Indonesia sebagaimana dimaksud
setiap orang yang meliputi segala dalam UUD Negara Republik
macam peraturan yang terdapat Indonesia Tahun 1945.
dalam perundang-undangan.
otonomi daerah hak, wewenang, pengadilan tempat untuk mengadili
dan kewajiban daerah otonom perkara atau tempat untuk
untuk mengatur dan mengurus melaksanakan proses peradilan
sendiri urusan pemerintahan dan guna menegakkan hukum.
kepentingan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang- pertahanan negara segala usaha
undangan. untuk mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan
parlementer sistem pemerintahan wilayah sebuah negara dan
yang sebagai kepala negaranya keselamatan segenap bangsa dari
adalah presiden/raja/ratu/sultan ancaman dan gangguan terhadap
dan kepala pemerintahannya keutuhan bangsa dan negara.
dijalankan oleh perdana menteri.
pokok pikiran merupakan inti dari
partisipasi suatu keterlibatan mental suatu tulisan, ide, atau gagasan
dan emosi seseorang kepada yang menjiwai suatu tulisan atau
pencapaian tujuan dan ikut paragraph.
bertanggung jawab di dalamnya.
politik strategi; siasat; berbagai
partisipasi politik keterlibatan warga macam kegiatan dalam suatu
dalam segala tahapan kebijakan, sistem politik/negara yang
mulai dari sejak pembuatan menyangkut kemaslahatan hidup
keputusan sampai dengan seluruh warga negara.
penilaian keputusan, termasuk
juga peluang untuk ikut serta presidensial sistem pemerintahan
dalam pelaksanaan keputusan. di mana presiden sebagai
kepala negara sekaligus kepala
pemilu pelaksanaan pemilihan untuk pemerintahan.
memilih wakil-wakil rakyat dalam
negara demokrasi. ratifikasi pengesahan perjanjian
internasional.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 223
