Page 21 - Suara Merdeka 2

JUMAT, 2 DESEMBER 2022

Jepara Usulkan UMK

Rp 2.272.626,63

JEPARA-Kabupaten Jepara akhirnya mengusulkan Upah
Minimum Kabupaten (UMK) 2023 sebesar Rp 2.272.626,63.
Usulan ini sesuai dengan hasil rapat pleno terkait kenaikan
UMK 2023 di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Jepara,
Kamis (1/12).
Dari hasil rapat tersebut, jumlah kenaikan UMK 2023 dite-
tapkan 7,8%atau Rp 164.000 dari UMK 2022 sebesar Rp
2.108.401,11.
Ketua Dewan Pengupahan Jepara Edy Sujatmiko menyam-
paikan, penentuan usulan UMK menggunakan rumus sesuai
dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor
18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
”Hasil perhitungan bersama dengan rumus yang ada dalam
Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, muncul angka kenaikan
7,8% atau Rp 164,223.52,” ujarnya.
Usulan UMK Jepara 2023 tersebut segera disampaikan
kepada Gubernur Jawa Tengah. Usulan ini diharapkan dapat
diterima semua pihak baik pengusaha maupun buruh. ”UMK
memang kami yang usulkan. Namun yang memutuskan tetap
Pak Gubernur.”
Rapat pleno UMK 2023 tersebut diikuti perwakilan buruh
dan pengusaha. Di luar kantor Setda, puluhan buruh dari berba-
gai serikat pekerja turut mendatangi Kantor Bupati Jepara.
Kawal Pembahasan
Mereka bertekad untuk mengawal pembahasan terkait
dengan UMK 2023. Para buruh masih menyuarakan desakan
agar pemerintah berpihak kepada kaum buruh.
Para buruh ini menuntut kenaikan 12,27% atau Rp 257.000
atau menjadi Rp 2.366.000.
Ketua Aliansi Serikat Buruh Jepara (ASBJ) Maksuri
Gelung mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan
rapat pleno yang dipimpin dewan pengupahan. Dia meminta
audiensi kembali. SM/Abdul Muiz
Menurutnya, terdapat beragam aspek yang harus dipertim- RAPAT EVALUASI : Rapat evaluasi pengelolaan SP4N-LAPOR! di ruang pertemuan Dinkominfo Blora, Kamis (1/12). Dalam evaluasi tersebut
bangkan.
terungkap tindak lanjut laporan masyarakat masih rendah. (38)
”Jepara telah menjadi industri padat karya, pertumbuhan
ekonomi melonjak tinggi. Tolong lebih diperhatikan.
Tindak Lanjut Laporan Masyarakat
Tunjangan transportasi yang katanya disediakan, juga belum
jelas pengadaannya,” tegas Maksuri. (H76-38)

lewat SP4N LAPOR! Rendah

BLORA-Belum semua laporan masyarakat melalui diperkuat. Di Indonesia, telah me- an, bila pengaduan tidak ditindaklan-
ngembangkan kanal pengaduan ter- juti selama 60 hari, maka pelapor
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik padu, yaitu LAPOR! yang terhubung dapat meneruskan ke Ombudsman
dengan lebih dari 600 lembaga melalui SP4N-LAPOR!
Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Pemerintah Pusat dan daerah. Kepala Bidang Informasi Komu-
Online Rakyat (LAPOR!) ditindaklanjuti organisasi Aplikasi Umum nikasi Publik (IKP) Dinkominfo Blora
Lebih lanjut Pratikto Nugroho Kariyono mengemukakan, peran pen-
perangkat daerah (OPD) terkait di Pemkab Blora. menyebutkan, sejak 27 Oktober 2020, ting penanganan pengaduan bagi pela-
SP4N-LAPOR! ditetapkan sebagai yanan publik yang lebih baik. ”Tujuan
Bahkan, Blora dinilai masih rendah dalam aplikasi umum bidang pengelolaan akhir, mewujudkan layanan publlik di
pengaduan pelayanan publik melalui Indonesia yang berkualitas dan berke-
menindaklanjuti laporan masyarakat lewat SP4N Keputusan Menteri Nomor 680 adilan bagi seluruh masyarakat.”
LAPOR!. Tahun 2020. Menurutnya, sebagaimana arahan
SM/Septina Nafiyanti ”Dengan ditetapkannya SP4N- Presiden Joko Widodo, rakyat meng-
TUNTUT KENAIKAN : Para buruh mendatangi Kantor LAPOR! sebagai aplikasi umum, inginkan pemerintah yang responsif
Bupati Jepara menuntut kenaikan UMK lebih dari 10% Fakta tersebut terungkap dalam Blora masih di bawah passing grade seluruh instansi wajib menggunakan yang cepat merespons keluhan-
dan mengawal rapat pleno penentuan UMK, Kamis rapat evaluasi pengelolaan SP4N- yang telah ditentukan, yakni 60%. SP4N-LAPOR! dalam mengelola keluhan yang disampaikan masyara-
(1/12). (38) LAPOR! OPD se-Kabupaten Blora di Saya minta semua bisa membantu dan pengaduan pelayanan publik. Dan, kat. Dijelaskannya, dari disposisi
ruang pertemuan Dinas Komunikasi menindak lanjuti laporan sehingga tiap pengaduan masyarakat harus LAPOR 2021-2022 Kabupaten Blora
dan Informatika (Dinkominfo) Blora, bisa lolos passing grade, karena ini ditindaklanjuti,” tegasnya. per 29 November 2022, jumlah lapor-
KK dan KTP Pensiunan Kamis (1/12). sudah memasuki bulan terakhir tahun sejenis yang dibuat setelah 2020 harus an 2021 sebanyak 50, tapi yang belum
Aplikasi pengelolaan pengaduan
2022,” ujar Pratikto Nugroho.
Kepala Dinkominfo Kabupaten
ditindaklanjuti 13 laporan.
”Adapun pada 2022 sebanyak 32
Dia mengharapkan semua admin
Langsung Diganti Baru Blora Pratikto Nugroho mengungkap- SP4N-LAPOR! di tiap OPD di Peme- beralih untuk menggunakan SP4N- laporan. Dari jumlah itu, dalam proses
kan, berdasarkan data SP4N LAPOR!
LAPOR! sepenuhnya. Adapun
wilayah Provinsi Jawa Tengah 2022, rintah Kabupaten (Pemkab) Blora se- aplikasi di bawah 2020 yang akan tindak lanjut sebanyak 16 laporan
JEPARA - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dis- instansi dengan persentase tindak lanjut gera menindaklanjuti laporan yang di- diintegrasikan harus melewati assess- masyarakat telah ditindaklanjuti. Jadi,
dukcapil) meluncurkan program penggantian kartu tanda pen- di bawah 60% salah satunya Blora. sampaikan masyarakat kepada atas- ment 4 standar, cost and benefit analy- bagi OPD yang belum menindaklan-
duduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) otomatis bagi Pegawai Dari jumlah laporan yang masyarakat annya untuk segera ditindaklanjuti. sis, serta clearence aplikation SPBE. juti, kami mohon untuk secepatnya,
Negeri Sipil (PNS) yang purnatugas mulai Desember ini. Tak yang masuk sebanyak 32 laporan, yang Menurut Pratikto Nugroho, sesuai Saat ini SP4N-LAPOR! dalam tentu saja dengan koordinasi terlebih
hanya itu, penggantiam KTP dan KK otomatis juga berlaku ditindaklanjuti baru 53%. dengan arahan Presiden Joko Wido- pengembangan terintegrasi dengan dahulu dengan pejabat terkait,” kata
bagi CPNS yang diangkat menjadi PNS. ”Artinya instansi di Kabupaten do, partisipasi publik perlu terus simpul Ombudsman. Dengan demiki- Kariyono. (H18-38)
Program penggantian KK dan KTP otomatis ini dilun-
curkan pada kegiatan Penyerahan Surat Keputusan Pensiun dan
Tabungan Hari Tua di Pendapa RA Kartini Jepara, Kamis Apindo Walk Out dari Sidang Dewan Pengupahan
(1/12).
Kepala Disdukcapil Jepara Abdul Syukur mengemukakan,
program ini merupakan inovasi baru Disdukcapil yang di- REMBANG - Asosiasi Peng-
berikan kepada masyarakat. ”Pelayanan ini sudah terkoordinasi usaha Indonesia (Apindo) Kabupaten
antar-OPD Jepara. Kemudian, jika telah mendapat KTP baru, Rembang walk out dan menolak me-
yang lama akan dimusnahkan sesuai dengan regulasi.” nandatangani besaran usulan Upah
Diapresiasi Minimum Kabupaten (UMK) Rem-
Pelaksana Tugas Asisten I Sekda Akhmad Junaidi men- bang 2023 saat Sidang Dewan Peng-
gapresiasi Disdukcapil atas kesigapan dalam memberikan upahan Kabupaten Rembang, Rabu
pelayanan kepada pensiunan berupa penerbitan KTP dan KK (30/11) sore. Apindo memilih walk
baru karena terdapat perubahan status. out karena tidak setuju dengan dasar
”Semoga ini dapat mempermudah masyarakat, sehingga pengambilan besaran UMK Rem-
tidak perlu repot-repot mengurus sendiri,” ucap Junaidi. bang tahun 2023.
Memasuki awal Desember 2022, ada 30 PNS yang mema- Ketua Apindo Kabupaten Rem-
suki purnatugas. Terdiri atas 2 pejabat struktural, 23 pendidik bang Iwan Thomasfa mengatakan da-
atau guru, 1 petugas bidang kesehatan, dan 1 tenaga fungsional. lam rapat Dewan Pengupahan itu, da-
Dua pejabat struktural yang memasuki purnatugas, yaitu sar usulan UMK Kabupaten Rem-
Kepala Dinas Perikanan Wasiyanto dan Pelaksana Tugas Ke-
pala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pe- bang mengunakan Peraturan Menteri
ngendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor
Fakhrudin. (H76-38) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan
Upah Minimum Tahun 2023.
Apindo bersikeras agar kembali
memakai dasar Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.
”Terbitnya Permenaker Nomor
18 Tahun 2022 menjelang penetapan
Upah Minimum 2023 telah meng- SM/Mulyanto Ari Wibowo
ubah tatanan hukum yang telah ada GELAR SIDANG : Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang menggelar sidang di Hotel Pollos Rembang,
sebelumnya. Permenaker itu juga Rabu (30/11) sore. (38)
mengakibatkan ketidakpastian hu-
kum di Indonesia,” ungkap dia. Undang Undang Dasar Negara goro Semarang itu. UMK Rembang 2023 kami kirimkan
Sekretaris Apindo Kabupaten Republik Indonesia Tahun 1945 dan Yang Lain Setuju ke Pemerintah Provinsi,” tegas dia.
Rembang Jefri Hari Akbar, SH MH PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Terpisah, Kabid Hubungan Indus- UMK Kabupaten Rembang 2023
mengatakan, penerbitan Permenaker Pengupahan. tri dan Jamsos Dinas Perindustrian akhirnya ditetapkan Rp 2.015.927. Pe-
Nomor 18 Tahun 2022 ini bertentan- ”Kami secara nasional akan dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) netapan UMK 2023 yang mengunakan
gan dengan peraturan yang lebih ting- mengajukan uji materiel atas Per- Rembang Teguh Maryadi mengata- Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 itu
gi, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 menaker Nomor 18 Tahun 2022 terse- kan, Apindo memang walk out dari lebih tinggi 7,56% dibanding UMK
tentang Ketenagakerjaan jo UU No- but ke Mahkamah Agung. Adapun Sidang Dewan Pengupahan. 2022 yang sebesar Rp 1.874.322.
mor 11 tahun 2020 tentang Cipta Ker- Apindo Kabupaten akan mengajukan Namun dia mengatakan, selain Sementara itu, jika dihitung
ja, UU Pembentukan Peraturan Per- gugatan pembatalan penetapan Apindo dalam Dewan Pengupahan menggunakan PP Nomor 36 Tahun
SM/Septina Nafiyanti undang-Undangan, Putusan Mahka- UMK Rembang ke Pengadilan terdapat delapan unsur lain yang 2021 sesuai permintaan Apindo,
SERAHKAN KTP : Kepala Disdukcapil Jepara Abdul mah Konstitusi Nomor 91/PUU- Tata Usaha Negara,” kata Ketua Per- menyetujui dan menandatangani UMK Kabupaten Rembang hanya Rp
Syukur menyampaikan KTP dan KK baru kepada para XVIII/2020 bertanggal 25 November himpunan Mahasiswa S-3 Hukum usulan UMK 2023. 1.964.422 atau naik 4,18% dibanding-
PNS yang purnatugas, Kamis (1/12). (38) 2021 tentang Cipta Kerja terhadap Fakultas Hukum Universitas Dipone- ”Kamis (1/12) siang, usulan kan UMK 2022. (H19-38)