Page 20 - Suara Merdeka 2

JUMAT, 2 DESEMBER 2022

UMK Kota Tegal Naik 6,93%

TEGAL-Upah Minimum Kota (UMK) Tegal tahun 2023 dise-
pakati naik 6,93% dari UMK 2022. Hal itu terjadi setelah Dewan
Pengupahan Kota Tegal menyelenggarakan sidang pleno bersama
para pengusaha dan serikat buruh di Hotel Bahari Inn, Jumat (25/11)
lalu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota
Tegal R Heru Setyawan mengatakan, terdapat kebijakan khusus
upah minimum 2023 pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.
Adapun kebijakan itu memperhatikan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 ten-
tang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.
Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor
560/0018827 tentang Rekomendasi Upah Minimum Kabupa-
ten/Kota 2023, perhitungan UMK Tegal menyesuaikan dengan be-
berapa variabel.
”Variabel itu seperti pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan
Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal pada
kuartal I, II, III, dan IV sebesar 3,12%,” ungkap Heru saat ditemui
wartawan di Kantor Disnakerin, Jalan Hang Tuah Kota Tegal, Kamis
(1/12).
Variabel
Selain itu, terdapat variabel nilai inflasi dan indeks tertentu
(alpha), yaitu inflasi Provinsi Jawa Tengah pada data BPS sebesar
6,40%. Adapun indeks tertentu (alpha) menggambarkan kontribusi
tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu
dalam rentang 0,10 hingga 0,30.
Sementara itu nilai tertentu (alpha) di Kota Tegal disepakati SM/Dok
Dewan Pengupahan pada angka 0,171. Dengan formula penyesuai- RAKOR :Tim sektor pajak daerah Bapenda Kabupaten Brebes menggelar rakor
an nilai tersebut (a=0,171) diperoleh angka Rp 2.145.012,11, dengan untuk mengoptimalkan potensi PAD, Rabu (30/11). (38)
persentase kenaikan UMK 2023 dibanding UMK 2022 sebesar
6,93%.
”Rekomendasi UMK yang telah disepakati ini akan disampai-
kan kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan. Dan, akan kami Kinerja OPD Pengampu
sosialisasikan selambat-lambatnya pada pertengahan Desember ini.
Dengan harapan, seluruh perusahaan di Kota Bahari dapat member-
lakukan UMK 2023 pada Januari 2023,” tandasnya. (hkl-38)
Retribusi Dipertanyakan

BREBES -DPRD Kabupaten Brebes sektor retribusi malah minta ke- OPD pengampu restribusi ini, kena-
ringanan target. Dari Rp 35,64 miliar pa targetnya turun.”
mempertanyakan kinerja para organisasi pemerintah pada 2022, menjadi Rp 21,77 miliar Menanggapi itu, Kepala Badan
pada 2023. Sementara itu, PAD sek- Pendapatan Daerah (Bapenda)
daerah (OPD) di jajaran Pemkab Brebes, tor pajak naik dari Rp 146,62 miliar Kabupaten Brebes Subandi menga-
menjadi Rp 175,25 miliar,” tandas- takan, pihaknya masih akan terus di-
yang mengampu retribusi untuk pendapatan nya. maksimalkan dengan potensi yang
Nasikhun sangat menyayang- ada untuk PAD sektor pajak. Ada-
asli daerah (PAD). kan penurunan target retribusi yang pun terkait adanya penurunan sektor
menjadi sumber PAD. Sebab, me- retribusi sebagai sumber PAD, itu
Hal itu menyusul turunnya target tor pajak 2023, targetnya terus nimbulkan kecemburuan diban- menjadi kewenangan semua OPD
PAD dari sektor retribusi 2023. digenjot hingga Rp 175,25 miliar. dingkan dengan target pajak yang pengampu.
SM/M Haikal Adithya
Bahkan, dibandingkan PAD sektor Sementara itu dari sektor ret- digenjot. ”Khusus sektor pajak daerah,
TUNJUKKAN SURAT REKOMENDASI :Kepala Dinas
pajak terjadi ketimpangan. ribusi justru turun, yang semula tar- Terus Dimaksimalkan semua menjadi kewenangan kami
Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal R Heru
Sekretaris Komisi II DPRD getnya Rp 35,64 miliar pada 2022, Kinerja OPD pengampu ret- dengan upaya optimalisasi. Tapi,
Setyawan menunjukkan surat rekomendasi Wali Kota Tegal Brebes Nasikhun mengatakan, tar- untuk 2023 malah turun hanya Rp ribusi, justru harus dipertanyakan untuk retribusi dikelola OPD pe-
tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tegal Tahun 2023, get PAD dari sektor pajak dan ret- 21,77 miliar. karena targetnya diturunkan. ”Kami ngampu masing-masing,” ungkap-
baru-baru ini. (38) ribusi dinilai timpang. PAD dari sek- ”Yang membuat janggal, kenapa justru mempertanyakan kinerja nya. (H38-38)

Gopkes Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan
Bayi Dibuang karena

Konflik Rumah Tangga PEMALANG - Gabungan Or- but dinilai tidak berpihak pada organi- Aspirasi yang kami sampaikan, RUU pihak termasuk profesi kesehatan,
ganisasi Profesi Kesehatan (Gopkes) sasi keprofesian, bahkan lebih pada Omnibus Law Kesehatan tidak berpi- masyarakat dan pemerintah.”
Kabupaten Pemalang yang terdiri atas liberalisasi dan kapitalisasi pelayanan hak pada kita,” ujar Koordinator Mereka pun menolak liberalisasi
PEKALONGAN - Kasus bayi dalam karung yang dite- 17 organisasi kesehatan menolak kesehatan. Gopkes sekaligus Ketua Ikatan dan kapitalisasi pelayanan kesehatan
mukan di semak-semak kawasan Pantai Slamaran, Kelurahan Rancangan Undang Undang (RUU) ”Kami dari Gopkes beraudensi Dokter Indonesia (IDI) Pemalang karena menyangkut mutu pelayanan,
Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan me- Omnibus Law Kesehatan. Penolakan dengan anggota DPRD Pemalang Darmanto, Kamis (1/12). pembinaan dan pengawasan serta
nemui titik terang. Sang ibu kandung, OA (25), warga Keca- tersebut dilakukan, sebab RUU terse- untuk menyampaikan aspirasi. Dia mengemukakan, Gopkes beban biaya kesehatan dan pendidik-
matan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, nekat membuang Pemalang menyatakan sikap sebagai an tenaga kesehatan.
bayinya karena konflik rumah tangga. aspirasi mereka selaku bagian dari ”Kami minta ada keterlibatan
Kapolres Pekalongan Kota AKBP Wahyu Rohadi dalam masyarakat Indonesia terhadap RUU organisasi profesi kesehatan dalam
konferensi pers, Kamis (1/12), mengatakan, setelah mendapat Kesehatan Omnibus Law yang akan pembahasan RUU Omnibus Law
laporan temuan bayi dalam karung di kawasan Pantai masuk dalam Prolegnas 2023. Kesehatan, sehingga kepentingan
Slamaran, Selasa (29/11) lalu, polisi pun bergerak. Pihaknya menolak, karena belum ada mutu pelayanan kesehatan kepada
Langkah awal, mengevakuasi bayi laki-laki yang pada saat pembahasan soal RUU tersebut secara masyarakat tidak terabaikan sesuai
ditemukan masih hidup, dilarikan ke RSUB Bendan, untuk menyeluruh yang melibatkan semua dengan amanah UU Nomor 13 Tahun
mendapat perawatan medis. komponen bangsa yang berkepentin- 2022. Kami mohon, kepada DPRD
Kemudian, ibu kandung bayi tersebut akhirnya menyerah- gan termasuk organisasi profesi. Pemalang untuk menyampaikan aspi-
kan diri, Rabu (30/11). Dari hasil pemeriksaan, dia menuturkan, Tolak Liberalisasi rasi kami,” tegasnya.
bayi itu dilahirkan melalui persalinan sendiri, lalu diletakkan- Mereka pun menolak penghapu- Wakil Ketua DPRD Pemalang
nya di kawasan Pantai Slamaran, hingga akhirnya ditemukan san undang-undang terkait profesi Ajeng Triyani mengatakan, pihaknya
warga. kesehatan, seperti UU Tenaga Ke- akan mengawal aspirasi Gopkes
”Motifnya akibat konflik keluarga. Pelaku sudah sekian sehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Pemalang. Aspirasi yang mereka
bulan pisah ranjang dengan suaminya,” ungkap Kapolres di- Keperawatan, UU Kebidanan. ”Ka- sampaikan secara tertulis akan
dampingi Kasatreskrim AKPSumaryono. SM/Joko Widodo rena pengaturan dalam undang-un- dijadikan lampiran untuk dikirim ke
Depresi SAMPAIKAN PENOLAKAN :Koordinator Gopkes Pemalang sekaligus dang yang akan dihapus itu, menyang- DPR agar bisa dijadikan pertim-
Akibat hal itu, ibu kandung bayi yang sudah ditetapkan se- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pemalang Darmanto menyampaikan kut profesi kesehatan sudah dapat ber- bangan dalam pengambilan keputus-
bagai tersangka merasa depresi dan akhirnya mengambil tin- penolakan terkait dengan RUU Omnibus Law Kesehatan, Kamis (1/12). (38) jalan dengan baik dan diterima semua an. (H77-38)
dakan yang tidak semestinya dilakukan.
”Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 307 KUHP
tentang penelantaran anak dengan ancaman hukuman maksi-
mal lima tahun kurungan penjara,” tegas Kapolres. Kejati Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana
Seperti diberitakan, warga di Pantai Slamaran Kelurahan
Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan,
digegerkan penemuan sosok bayi malang yang dibuang dalam SLAWI - Kejaksaan Tinggi bersifat pencegahan. bagus dan diharapkan terus berkelan- yek, pembayaran proyek, kualitas dan
bungkusan karung di kawasan Jalan Pantai Dewi Pantai (Kejati) Jateng turun ke Kabupaten ”Kami berterima kasih kepada jutan. Pihaknya menyadari, memiliki kuantitas kegiatan. Proses pekerjaan
Slamaran, Selasa (29/11) pagi. Tegal untuk menyosialisasikan Pemkab Tegal karena bisa menyosial- kelemahan dalam kearsipan. Padahal, diakui berawal dari proses lelang. Jika
Bayi itu kali pertama ditemukan warga yang mendengar penyuluhan hukum kepada pejabat di isasikan pencegahan tindak pidana. hal itu sangat dibutuhkan saat terjadi dalam proses lelang penawaran sudah
suara tangisannya dari semak-semak. Setelah dicari, bayi yang lingkungan Pemkab. Kegiatan pen- Kami menganggap pengelolaan persoalan. ”Setiap arsip harus discan di atas 20%, harus diwaspadai.
masih hidup itu dalam kondisi terbungkus karung yang bercam- cegahan yang dilakukan di enam keuangan di sini berpotensi dalam dan disimpan secara baik. Jadi, saat ”Kuncinya saat verifikasi. Apa-
pur dengan sampah bekas makanan dan kudapan. (H63-38) organisasi perangkat daerah (OPD) pengelolaan suatu kegiatan,” ujarnya. terjadi persoalan bisa menyajikan data kah harganya sesuai dengan kewa-
itu diawali di Dinas Pekerjaan Umum Meski demikian, sambung dia, di yang akurat,” katanya. jaran. Misal harga semen Rp 60.000
dan Penataan Ruang (DPUPR) di aula Kabupaten Tegal belum ada indikasi Hery menegaskan, yang disam- per sak dalam penawaran hanya Rp
dinas setempat, Kamis (1/12). ke tindak pidana korupsi dan pihaknya paikan para narasumber dari Kejati 40.000 per sak. Itu tidak masuk akal,
Sosialisasi diisi Kasi Penkum melakukan tindak preventif dalam jangan sampai terjadi di Kabupaten kecuali pemborong punya stok
Kejati Jateng Bambang Tejo M SH pencegahan tindak pidana tersebut. Tegal, antara lain soal mark up pro- banyak,” ujarnya. (H64-38)
dan tiga jaksa fungsional, yakni Dengan sosialisasi tersebut diharapkan
Muhammad Budi Setiyadi, Mardi- para pejabat tidak mengabaikan aturan.
ono dan Yuni Palesti. Sementara itu, Selain itu, sosialisasi yang disampai-
hadir Kepala DPUPR Kabupaten kan melihat secara riil di lapangan,
Tegal Hery Suhartono, Kabag sehingga para pembicara memo-
Hukum Setda Tegal Nurhapid Junaidi sisikan sebagai praktisi dan bukan
SH MM, dan pejabat di DPUPR dan akademisi. ”Potensi pelanggaran
Dinas Kesehatan (Dinkes). kebanyakan di pekerjaan infrastruktur.
Kasi Penkum Kejati Jateng Karena itu, kami berharap setelah
Bambang Tejo di sela-sela sosialisasi sosialisasi tidak terbentur dengan per-
mengatakan, sosialisasi itu merupa- soalan hukum,” tandasnya.
kan agenda rutin Kejati. Kali ini, Kepala DPUPR Kabupaten Tegal
untuk pejabat di DPUPR dan Dinkes. Hery Suhartono mengemukakan,
SM/Kuswandi Materi yang disampaikan tentang sosialisasi itu merupakan program
TUNJUKKAN BARANG BUKTI :Kapolres Pekalongan Kota pencegahan tindak pidana, karena Kejati dan pihaknya sangat bersyukur
AKBP Wahyu Rohadi didampingi Kasatreskrim AKP mereka merupakan pengelola ke- bisa memberikan pencerahan kepada SM/ Dwi Putro GD
Sumaryono menunjukkan barang bukti pengungkapan kasus uangan negara. Sesuai dengan fungsi para pejabat di lingkungan Pemkab SOSIALISASI HUKUM :Pemateri dari Kejati Jateng Jaksa Fungsional
penemuan bayi di kawasan Pantai Slamaran Kota Kejati yang memiliki kewenangan Tegal. Muhammad Budi Setiyadi memberikan sosialisasi penyuluhan hukum
Pekalongan, Kamis (1/12). (38) dalam penyidikan tindak pidana Sangat Bagus kepada para pejabat di DPUPR dan Dinkes Kabupaten Tegal di Aula
korupsi, sosialisasi tersebut hanya Program Kejati dinilai sangat DPUPR Kabupaten Tegal, Kamis (1/12). (38)