Page 52 - SEJARAH PERLAWANAN TERHADAP IMPERIALISME DAN KOLONIALISME DI KALTIM
P. 52

ke  Utara· sampai pulau Manubar, San8kulirarig clan keSelataii
         sampai ke Balikpapan.
              Hubtingan  dengan  kerajaan Goa Sulawesi Selatan bertam-
         bah  erat  dengan  dikirirnnya  seorang  aulia  bernama  Abdul
         Makmur Chatib Tunggal (Dt.  R.  Bandang) seorang ulama ber-
         asal  dari  Minangkabau.  Setelah  beberap_a  lamanya  ulama  ini,
         menyebarkan agama  Islam  di  Kutai, ca kembali ke Makasar. 1 1
              kerajaan  Kutai  Kertanegara, makin  bertambah pengaruh-·
         nya,  sesudah  Aji  Pangeran  Sinom  Panji  Mendapa menduduki
         kota Muara  Kaman ibukota kerajaan Martapura. Dengan jatuh-
         nya  Muara  Kaman  seluruh  kerajaan-kerajaan  kecil  di  hulu
         sungai  Mahakam,  menggabungkan  diri  dengan  kerajaan  Kutai
         Kertanegara.  Pada  pemerintahan  Aji  Pangeran  Sinom  Panji
         Mendapa  inilah  kerajaan  Kutai  mencapai  puncak  kebesaran-
         nya.
              Kerajaan  itu  sudah·  mempunyai  sistim  pemerintahan
         yang  ketatanegaraannya  yang  baik.  Hal  ini  terbukti  dengan
         diadakannya  undang-undang  yang  disebut  Panji  Selaten  dan
         undang-undang  Maharaja  Nanti  atau  Beraja  Niti.  Kedua  un-
         dang-undang  dibuat  sesudah  Aji  Pangeran  Sinom  Panji  Men-
         dapa dapat mempersatukan kerajaan Kutai Kertanegara dengan
         kerajaan Martapura di Muara Kaman.
              Kerajaan  diatur  dengan  sistem  pemerintahan  yang  rapi,
         mulai  dari  dusun,  kampung,  negeri  dan  kerajaan.  Menurut
         undang-undang  Panji  Selaten  yang  dinamakan  kerajaan  ialah
         yang  beraja,  bermenteri,  berorang,  berhulubalang,  berhukum
         dengan  adatnya.  Yang  berpunggawa,  berpetinggi,  berdusun,
         berkampung,  bernegeri  dan  teluk  rantaunya, berpanglima de-
         ngan angkatan perbalanya.
              Sedang  undang-undang  Beraja  Niti  yang  mengatur  hu-
         bungan  rakyat  dengan  rakyat  dalam  kerajaan  itu,  memuat
         hukum-hukum  baik  sifatnya  perdata  maupun  pidana,  misal-
         nya:

          11.   Proyek Penelitilzn dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta 1978, op. cit.
              hal. 49

                                                                .  43
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57