Page 27 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA

-

i r '
'\ I I ·• •
' • I lJ
BA~ Il .,
KEADAAN Dl DAERAil PADA AKHIR ABAD. KE-19
'I
A. PEMERINTAHAN .. . ~ , " , ·' ' , • ·1
Pada tahun 1824, Pemerintah Hindia Be.Ianru,t membentuk
Keresidenan Manado yang meliputi wilayah Sulawesi Utara dan
Sulawesi '.f engah sekarang j.ni. Keresidenan Manado ini merupakan
pecahan dari Keresidenan Ternate. Hal ini diatur sesuai Surat
1
Keputusan Pemerintahan Hindia Belanda tanggal 14-6-1824
Nomor 10 (Staatsblad 1824 Nomor 28 a). Sejak waktu itu maka
wilayah Sulawesi Utara/Tengah tidak lagi di bawah Keresidenan
Ternate tapi langsung di bawah Gubemur Maluku. 1)
Kekuasaan Belanda atas daerah ·Minahasa menurut sumber
tersebut di atas, didasarkan atas perjanjian antara para pemimpin
rakyat Minahasa yang <;libuat pada tahun 1810. Menurut isi per-
janjian itu, para pemimpin yang disebut Kepala B~ setiap tahun
diwajibkan membayar rekoknisi kepada Pemerintah Hindia
Belanda berupa beras. Sebagai imbalannya, Pemerintah tidak
diperbolehkan menguasai tanah sejengkal pun juga serta tidak akan
mendirikan benteng-bent~ng di daerah pedalaman. Para Kepala
Balak dan rakyat Minahasa pada umumnya tidak menyulitkan
kedudukan Pemerintah Hindia Belanda. Karena. daerah Minah'asa
tidak me~gh~ rempah-rempah seperti MalUku, maka kurang
diperhatikan. Salah satu tindakan untuk memanf aatkan kekuasaan
mereka, Pemerintah Hindia Belanda mulai membuka perkebunan-
perkebunan kopi di Keresidenan Manado. Ternyata mutu kopinya
lebih baik sehingga dengan demikian harganya lebih tinggi dari
kopi yang ditanami di Jawa. 2)
Pada masa itu para Kepala Balak merupakan penguasa di
daerah Minahasa terutama dalam pengurusan tanah. Tapi kekuasa-
an para Kepala Balak tersebut kemudian dibatasi oleh keluamya
Domein Verklaring (Penetapan Tanah Milik Negara) tahun 1877
(Staatsblad No. 55/1877). Sesuai isi peiaturan itu maka Pemerin-

1) Anlp Nasional RI, Lllporan polltik tahun 1837 (Staatbmdlge Ovenlcht van
Nederllmd8ch JruJk, 1837), Jakarta, 1971, haL 45, 156, 157.
2) Anip Nasional RI, loc. dt.

18