Page 20 - KFR2018T3

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Secara agregat, realisasi lain-
Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang
sah per Pemda Triwulan III 2017 dan 2018 lain pendapatan yang sah pada
pemda lingkup Provinsi
80.00
60.00 Bengkulu sampai dengan akhir
40.00 triwulan III 2018 sebesar
20.00
Rp78,69 miliar atau mengalami
-
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 peningkatan signifikan sebesar
Bengkulu BS Benteng BU Kaur Kphg Kota BklLebong Muko RL Seluma
142,14% dibandingkan
jan Feb Mar apr mei jun jul agu sep
Sumber: SIKD (diolah) triwulan III 2017 sebesar

Rp32,5 miliar. Peningkatan ini merupakan akibat dari meningkatnya pendapatan jasa
giro dan denda pajak, khususnya pada Kabupaten Kaur.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Realisasi Belanja pegawai pada
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Barang dan Modal
pemda lingkup Provinsi Bengkulu Lingkup Provinsi Bengkulu Trilwuan III 2018
sampai dengan akhir triwulan III 6,000 80%
5,000 64.47%
tahun 2018 sebesar Rp3,32 triliun 4,000 49.30% 60%
atau 64,47% dari pagu. Realisasi ini milyar rupiah 3,000 39.22% 33.97% 40%
2,000
20%
meningkat 0,13% dari triwulan III 1,000
- 0%
2017. Realisasi Belanja Barang Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Sosial
Pagu Realisasi Persentase
sebesar Rp1,17 triliun atau 39,22% Sumber: SIKD (diolah)

dari pagu. Realisasi ini meningkat 5,34% dari triwulan III 2017. Realisasi Belanja Modal
sebesar Rp864,85 miliar atau 33,97% dari pagu atau turun 9.05% dari triwulan III 2017.
Meningkatnya Belanja Pegawai disumbang oleh pembayaran THR dan Gaji ke-13 pada
bulan Juni dan Juli 2018. Meningkatnya Belanja Barang dikarenakan dampak dari
persiapan pelaksanaan pilkada serentak yang dilaksanakan pada bulan Juli dan
Pemilihan Walikota Bengkulu Tahun 2018. Sementara itu, turunnya Belanja Modal

dipengaruhi oleh turunnya pagu DAK Fisik secara signifikan serta proses pengadaan
barang dan jasa yang lambat direalisasikan dikarenakan banyaknya pejabat PPK yang
takut tersangkut masalah hukum dalam melaksanakan pekerjaan lelang.

Terkait dengan belanja daerah dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Proses pengadaan barang dan jasa agar dipercepat dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar
proses pengadaan tidak keluar dari koridor hukum.
2. Melakukan koordinasi dengan LKPP terkait dengan pengadaan e-katalog untuk memudahkan proses
pengadaan dan memberikan rasa aman bagi pejabat pengadaan.

17