Page 6 - nilai-nilai pancasila

dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk di dalamnya dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Hal ini perlu dipahami, karena penyelenggaraan pemerintah sangat sensitif
dengan nilai-nilai yang merusak Pancasila. Selain itu, penyelenggaraan peemrintahan yang
berdasarkan nilai-nilai Pancasila akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan
nasional.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, nilai-nilai Pancasila dalam
penyelenggaraan Pemerintahan harus ada di setiap perumusan kebijakan dan
implementasinya. Artinya, dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung tata nilai
spiritual sehingga merasa bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu mengawasi dan ada,
menghindari praktek yang menyimpang dan diskriminatif. Begitu pula dengan nilai kultural
dan institusional Pancasila, semua menjadi ruh pada penyelenggaraan pemerintahan.Nilai-
nilai Pancasila dalam penyelengagraan pemerintahan diuraikan di bawah ini berdasarkan
masing-masing sila Pancasila, sebagai berikut:

Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Setiap penyelenggaraan pemerintahan, dan semua individu yang terkait di dalamya meyakini
dan mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan terhadap tuhan
Yang Maha Esa. Dengan demikian diskriminasi, penyelewengan, dan segala bentuk
ketidakadilan dapat dihindari. Nilai sila pertama ini akan menjiwai seluruh sila lain dan
seharusnya menjiwai seluruh aktivitas penyelenggraan pemerintahan. Nilai-nilai tersebut
diimplementasikan dalam penyelenggaraan peemerintahan sebagai berikut:

Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga melahirkan pelaksanaan semua
kewajiban dan larangannya, pada setiap individu penyelenggraaan negara, sesuai agama dan
kepercayaan masing-masing.

Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mengawasi semua perbuatan
kita di dunia, untuk dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Berarti bahwa
segala sesuatu di dunia ini ada, karena diciptakan oleh tuhan Yang Maha Esa.

Penyelenggaraan pemerintahan harus menjamin semua penduduk Indonesia (warga negara
Indonesia dan warga negara asing) untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan
kepercayanannya. (baca : Pengertian Status Kewarganegaraan)

Tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama tertentu, tetapi diwajibkan memeluk
agama sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. DI mana saat ini ada lima agama
yang diakui keberadaannya, ditambah dengan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa.

Atheisme atau ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa dilarang di
Indonesia. Oleh karena dilarang, maka tidak diperkenankan seorang pun warga negara
Indonesia yang menganut paham tersebut.

5 | P a g e