Page 9 - nilai-nilai pancasila

Penyelenggaraanan pemerintah, menghilangkan penonjolan kekuatan dan kekuasaan
berdasarkan suku, keturunan, dan warna kulit. Penyelenggara pemerintah, dapat diambil dari
semua komponen bangsa sesuai kemampuan dan prestasinya untuk Indonesia. Bukan
kekuasaan yang berdasarkan keturunan atau suku tertentu.

Setelah memahami semua nilai persatuan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan
menumbuhkan nilai rasa senasib dan sepenanggungan di antara rakyat Indonesia. Siapapun,
apapun suku, ras, dan agamanya, serta di wilayah manapun dia berada harus dibela . Tentu
saja sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. (baca : Faktor Pendorong dan
Penghambat Integrasi Nasional)

Nilai Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan / Perwakilan

Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila mengandung makna demokrasi, di mana
kedaulatan berada di tangan rakyat dan musyawarah dalam setiap keputusan. Nilai-nilai
Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan sila keempat dalam penyelenggara
pemerintahan, yaitu:

Mengakui adanya nilai kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai ciri-ciri negara demokrasi.
Pemerintahan yang berasal dari rakyat, di mana semua penyelenggaraan pemerintahan adalah
wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilihan umum. Pemerintahan oleh rakyat,
karena penyelenggara pemerintah adalah wakil rakyat, hendaknya menyuarakan kepentingan
rakyat secara umum, bukan menyuarakan kepentingan golongan / kelompok maupun pribadi.
Pemerintah untuk rakyat, semua kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintah yang
sebenarnya adalah wakil rakyat bertujuan untuk rakyat. Sebesar-besarnya dengan tujuan
kesejahteraan rakyat.

Pemimpin penyelenggara pemerintahan dari level paling bawah sampai level paling tinggi
adalah seseorang yang dapat membuat kebijakan berdasarkan kebijaksanaan yang dilandasi
oleh akal sehat. Bukan pemimpin yang tidak dapat menerima usul dan kritik dari rakyat yang
memilihnya.

Dalam penyelenggara pemerintahan, semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan,
hak dan kweajiban yang sama. Misalnya, dalam fungsi pemilu, semua warga negara yang
sudah memenuhi syarat mempunyai hak dipilih (pemilih aktif) maupun hak memilih (pemilih
pasif).

Di setiap keputusan, penyelenggaraan pemerintahan selalu berdasarkan manfaat
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam tingkat tertinggi musyawarah dilakukan oleh
wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga-lembaga negara yang ada, terutama DPR.
Musyawarah mufakat lebih utama dan didahulukan daripada keputusan cara lain. Dimana
dalam musyawarah setiap orang berhak menyuarakan pendapat dan usulannya dan peserta
harus saling menghargai.

8 | P a g e