Page 3 - M11. Kelembagaan dan Kebijakan Agroforestri

SINOPSIS

KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN
AGROFORESTRI

Sejak komunitas manusia paling awal, orang di seluruh dunia harus

memutuskan siapa yang dapat menggunakan sumber daya apa,
kapan, di mana, dan bagaimana. Aturan-aturan ini, yang dibuat oleh
orang-orang untuk mengelola sumber daya mereka, yang selanjutnya
didefinisikan sebagai pengaturan kelembagaan. Di bawah definisi ini,
lembaga kehutanan nasional dapat dianggap sebagai pengaturan

kelembagaan.
Pengelolaan lahan agroforestri baik di lahan milik petani sendiri
maupun di lahan milik negara terdiri dari beberapa entitas meliputi:

karakteristik sumberdaya lahan, masyarakat yang berkepentingan
baik secara langsung maupun tidak langsung, dan aturan main yang
diimplementasikan. Perbedaan kepemilikan lahan agroforestri
tersebut berakibat munculnya perbedaan cara pengelolaannya

terutama pada fase-fase perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, monitoring serta evaluasinya.

Kegiatan yang ada dalam hutan berbasis masyarakat mencakup
penggunaan sumber daya hutan oleh masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan mereka, juga mencakup kegiatan yang dilakukan
masyarakat untuk melestarikan atau meningkatkan sistem produksi
mereka; termasuk pula hasil yang diperoleh untuk diperdagangkan
(https://www.fao.org/3/w7483e/w7483e03.htm).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA HALAMAN 01