Page 4 - M11. Kelembagaan dan Kebijakan Agroforestri
P. 4

SINOPSIS






                                      KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN
                                      AGROFORESTRI

                                              Berbagai  macam  kepentingan  masyarakat  dalam  memanfaatkan
                                      lahan  dalam  pola  campuran  (agroforestri),  pada  dasarnya  ingin

                                      mendapatkan  hasil  dari  komoditas  yang  ditanam  baik  untuk
                                      pemenuhan  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk  dipasarkan  dan
                                      mendapatkan  tambahan  pendapatan.  Komoditas  yang  dipilih  dalam
                                      budidaya  agroforestri  ditentukan  oleh  minat  masyarakat  akan
                                      kesesuaian  tumbuh  pada  lahan  masing-masing,  pasar,  etnisitas,

                                      investasi  dan  heredity  (warisan  turun  temurun)  yang  sudah
                                      berlangsung  puluhan  tahun  lamanya.  Pola-pola  tanam  agroforestri
                                      sudah  dipraktekkan  di  Indonesia  sejak  abad  19  terutama  di  Pulau

                                      Jawa.  Sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2006
                                      tentang Dewan Ketahanan Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup
                                      dan  Kehutanan  merupakan  salah  satu  sektor  yang  ikut
                                      bertanggungjawab terhadap masalah Ketahanan Pangan.
                                           Hubungan antar masyarakat dalam memanfaatkan lahan terutama

                                      pada lahan hutan negara memerlukan pengaturan yang kondusif agar
                                      diperoleh  produksi  dan  kondisi  lingkungan  yang  berkelanjutan.
                                      Kelembagaan pengelolaan agroforestri merupakan suatu tatanan dan

                                      pola  hubungan  antara  anggota  masyarakat  atau  organisasi  dengan
                                      lahan  budidaya  yang  saling  mengikat  yang  dapat  menentukan
                                      berbagai bentuk hubungan antar manusia atau antar organisasi yang
                                      diwadahi  dalam  sebuah  jaringan  dengan  adanya  faktor-faktor
                                      pembatas.  Sebagai  pengikat  dalam  hubungan  masyarakat  atau

                                      organisasi adalah adanya norma, etika, adat, dan aturan formal untuk
                                      pengendalian perilaku sosial dalam mencapai tujuan bersama.
                                            Kebijakan  pelaksanaan  agroforestri  di  Indonesia  tidak  terlepas

                                      adanya  tiga  (3)  unsur  kelembagaan  yang  ditetapkan  di  atas  yaitu
                                      menyangkut  aspek:  1)  karakteristik  sumberdaya  dan  lahan
                                      diterapkannya  sistem  agroforestri;  2)  aktor  yang  terlibat  dalam
                                      pengelolaan,  dan  3)  aturan  main  yang  diterapkan/regulasi  baik
                                      tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Kebijakan  pengelolaan  agroforestri

                                      diarahkan       pada      tercapainya      kinerja     pengelolaan       yang
                                      memperhatikan  keberlanjutan  agroforestri  itu  sendiri,  yaitu
                                      keberlanjutan  sumberdaya,  efektivitas  dan  efisiensi  aturan,  serta

                                      meningkatnya peran aktor yang positif meningkat.






      UNIVERSITAS BRAWIJAYA                                                                    HALAMAN 02
   1   2   3   4   5   6   7   8   9