Page 5 - modulpraktukumkelembagaan
P. 5
PENDAHULUAN
Sektor perikanan dan kelautan di Indonesia memiliki potensi yang sangat
besar untuk dikembangkan. Saat ini Indonesia telah dapat menghasilkan ikan
sebanyak 16 juta ton ikan per tahun. Namun kenyataannya bahawa sektor perikanan
dan kelautan sebagian besar di bangun dan dilaksanakan oleh nelayan dengan
skala usaha yang relatif kecil. Skala Usaha yang relatif kecil dapat menghambat
nelayan untuk meningkatkan pendapatan disebabkan oleh produktivitas yang
rendah. Pembangunan perikanan dan kelautan di Indonesia saat ini lebih ditekankan
kepada upaya yang berlandaskan kepada agrobisnis perikanan. Pengembangan
agrobisnis perikanan tidak terlepas dari peran kelembagaan perikanan dan kelautan.
Kelembagaan perikanan dan kelautan merupakan nilai, norma dan aturan yang
terdapat pada suatu intsitusi/lembaga yang ada dimasyarakat perikanan.
Berdasarkan Undang-undang No 16. Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mendefinisikan kelembagaan merupakan
suatu lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk pelaku utama.
Kelembagaan perikanan dan kelautan merupakan pola hubungan dan tatanan
antara anggota masyarakat perikanan yang melekat, diwadahi dalam suatu
organisasi yang ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma,
kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi tercapainya
tujuan yang diinginkan. Kelembagaan perikanan dan kelauatan bagi pelaku utama
perikanan tumbuh dan berkembang berdasarkan unsur tertentu : 1) adanya
kepentingan yang sama, 2) adanya keakraban dan saling percaya antar anggota
masyarakat akibat dari saling mengenal, 3) memilik motivasi untuk maju, 4) serta
adanya rasa tanggung jawab.
Kelembagaan pelaku utama dapat terbentuk karena adanya kesadaran dan
keinginan dari masyarakat perikanan untuk berubah dalam melaksanakan usaha
perikanan. Salah bentuk kelembagaan pelaku utama perikanan adalah Kelompok
Usaha Bersama (KUB) Nelayan. Berdasarkan Data BPS Jumlah Kelompok Usaha
Bersama nelayan sebanayak 2.401 pada tahun 2015. Keberadaan Kelompok Usaha
Bersama (KUB) bagi masyarakat perikanan merupakan salah satu upaya agar
masyarakat perikanan memilki kekuatan dalam melaksanakan usaha perikanan,
serta dapat mencari pemecahan permasalahan secara bersama dengan anggota
kelompok.
iv