Page 6 - SKH Palangka Post Edisi 19 Juli 2019
P. 6
jumat, 19 juLI 2019 06
Masyarakat Diajak Berperan Tindak Angkutan yang
dalam Pengawasan
PALANGKA RAYA, PPOST ketat terhadap pelaksanaan untuk melaksanakan 40 pe-
DPRD Kalimantan Ten- proyek tersebut. Pasalnya, kerjaan fisik sesuai tahapan Tidak Patuhi MST
gah (Kalteng) mengajak ma- pembangunan yang dibiayai yang ada.
syarakat untuk bersama-sama dari anggaran pendapatan Disampaikan, bahwa se-
mengawasi program multi- dan belanja daerah (APBD) luruh paket pekerjaan mul-
years (kontrak jamak) pem- Kalteng ini nilainya cukup tiyears kontrak peningkatan
bangunan ruas jalan provinsi. besar. jalan provinsi di Kalteng PaLaNGKa RaYa, PPOSt Anggota Komisi D ini me- rakyat ini.
Pasalnya, program yang “Nah ini untuk penga- berdasarkan koordinasi pi- minta kepada pemerintah dan Dalam reses beberapa waktu
dilaksanakan dalam rangka wasan kita. Masyarakat ya haknya dengan dinas terkait Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kali- instansi terkait segera mengambil lalu, lanjut Monte, masyarakat
mempercepat pembangunan ikut mengawasi progres sudah dilelang semua. mantan Tengah (Kalteng), Monte Calos, mendesak peme- langkah tegas kepada angkutan Kabupaten Kapuas, khususnya
jalan di daerah ini dibiayai untuk fisiknya, karena kita Dengan telah dilaksanakan- rintah daerah untuk menindak angkutan perusahaan be- PBS yang tidak mengindahkan di wilayah Kapuas bagian hulu,
dengan anggaran yang besar. mengharapkan hasil pem- nya lelang tersebut, tentunya aturan pemerintah. meminta kepada pemerintah
Hal ini disampaikan, Sek- bangunannya berkualitas,” saat ini pihak rekanan atau sar swasta (PBS) yang melanggar muatan sumbu terberat Pasalnya, seberapa besar uang untuk membangun infrastruktur
retaris Komisi D, Jimin, saat kata Jimin. kontraktor sudah melak- (MST) 8 ton yang telah ditetapkan pemerintah. yang dikeluarkan pemerintah di wilayah mereka. Masih banyak
dibincangi di gedung DPRD Skema pembayaran untuk sanakan pekerjaan. Sehingga untuk membangun infrastruktur infrastruktur jalan di wilayah itu
Kalteng, kemarin. progam ini, lanjut Jimin, ti- dalam pelaksanaan peker- Penindakan cukup penting parah. kalau muatan kendaraan angku- yang memerlukan perhatian dari
Menurutnya, anggaran dak dilaksanakan sekaligus, jaan ini, pihaknya juga akan dilakukan karena angkutan me- “Saat kita reses kita menemu- tan melampaui kemampuan jalan pemerintah.
pembangunan yang cukup karena proyek multiyears ini melakukan pengawasan ses- lebihi muatan akan berdampak kan masih banyak angkutan PBS pasti akan mengalami kerusakan. “Kami meminta kepada Dinas
besar yang dikeluarkan oleh pembayarannya dilangsung- uai dengan tugas pokok dan terhadap kondisi jalan yang yang membandel dan melanggar “Kita mengharapkan agar Pekerjaan Umum dan Penataan
pemerintah hasilnya harus kan secara bertahap mulai fungsi DPRD. dibangun di daerah tersebut. Di MST yang ditetapkan pemer- pemerintah dan aparat terkait Ruang (PUPR) Kalteng untuk
bisa maksimal. Sebab itu, 2018, 2019 dan tahun 2020 “Multiyears sudah lelang mana banyak jalan yang baru intah,” ungkap anggota DPRD memberikan tindakan tegas memperbaiki jalan ke wilayah
selain pengawasan yang di- mendatang. semua, tinggal pengawasan, dibangun baru seumur jagung Kalteng, Monte Carlo, di gedung kepada angkutan yang tidak Kapuas Ngaju,” jelas Monte.
lakukan DPRD masyarakat Sebelumnya, Jimin juga kita minta nanti sistem pen- sudah mengalami kerusakan DPRD Kalteng, kemarin. mematuhi MST,” tegas wakil (art/P4)
juga diharapkan aktif turut meminta kepada pihak kon- gawasan. Kita juga tanyakan,
mengawasi hal tersebut. traktor pelaksana pekerjaan progres pengerjaannya sudah
Disampaikan, dewan akan multiyears kontrak pengerjaan berapa persen,” jelas Jimin.
melakukan pengawasan yang jalan dan jembatan di Kalteng (art/P4)
Industri Rumah Tangga
Butuh Pembinaan
PALANGKA RAYA, PPOST maksimal yang ke depannya untuk peningkatan perekono-
Anggota Fraksi PDI Per- akan bermuara pada pening- mian masyarakat setempat,”
juangan DPRD Kalteng, Ar- katan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
taban, mengharapkan agar ucap Artaban di gedung DPRD Dalam pertemuan dengan
pemerintah melalui dinas/in- Kalteng, kemarin. masyarakat di wilayah setem-
stansi terkait terus melakukan Sejumlah usaha home indus- pat, lanjut Artaban, warga Desa
pembinaan kepada sejumlah try yang butuh pembinaan, kata Sari Harapan memiliki dua
masyarakat, khususnya yang Artaban, yakni di Desa Sari Ha- home industry yang dikem-
menekuni usaha home industry rapan, Kecamatan Parenggean, bangkan masyarakat di anta-
atau industri rumah tangga. Kabupaten Kotawaringoin ranya pabrik tempe dan tahu
“Usaha home industry meru- Timur (Kotim). serta kripik.
pakan salah satu sektor yang “Masyarakat setempat me- “Mereka mengharapkan ad-
dapat meningkatkan kesejahter- minta agar home industry yang anya bimbingan teknis (bim-
aan masyarakat. Karena itu dikembangkan masyarakat di tek) yang dilaksanakan oleh
seyogyanya mendapat pembi- desa tersebut mendapat pembi- Pemprov soal bagaimana home
naan dari pemerintah. Hal ini naan dari Pemerintah Provinsi insdutry yang mereka kem- Foto : PPost/Ist
diharapkan agar pengemban- Kalteng sehingga mampu bangkan bisa berhasil dengan mENINjau - Anggota DPRD Kalteng, Monte Calos, Y Freddy Ering dan Silvanus Sea, saat meninjau pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten
gannya bisa dilakukan secara dikembangkan secara maksimal baik,” katanya.(art/P4) Kapuas dan Pulang Pisau, baru-baru ini.
Apresiasi Kades Ikuti Pelatihan Geospasial
muaRa tEWEH, PPOSt Legislator DPRD Barut, Sastra sial atau ruang kebumian, maka sitas Gajah Mada, 14-19 Juli 2019. Kepala Desa Batu Raya I , Sehat, memberikan dampak signifikan
Geospasial adalah aspek keru-
Masalah tata batas desa masih menjadi perhatian serius Jaya mengatakan, sangat menga- mempermudah pemerintah desa angan yang menunjukkan lokasi, Rabu (17/7) kemarin. mengenai pemahaman geospa-
untuk menarik benang merah
presiasi kegiatan tersebut karena
sial.
Menurut Sehat, bimtek pela-
semua pihak, baik bagi pemerintah kabupaten, DPRD dan besar manfaatnya bagi para ke- masalah tata batas desa selama letak dan posisi suatu obyek atau tihan geospasial ini bertujuan Sementara itu, Kepala Desa
pemerintah kecamatan. Terutama, bagi pemerintah desa pala desa (kades) dan jajarannya ini,” katanya. kejadian yang berada di bawah, memberikan wawasan tentang Tapen Raya , Reding menam-
yang terkait dengan tata batas wilayahnya. agar dalam praktiknya ke depan Untuk diketahui, Pemerintah pada atau di atas permukaan berbagai aspek ruang kebumian bahkan, para kades mengapr-
dengan bermodal ilmu tersebut, Kecamatan Gunung Timang bumi yang dinyatakan dalam dan membantu para kades untuk esiasi program bimtek geospasial,
maka masalah tata batas desa membawa para kades dan aparat- sistem koordinat tertentu. penyelesaian tata batas desa. karena seringkali menemukan
Karenanya, Dewan Perwakilan desa yang melakukan pelatihan yang hingga kini masih berma- nya ke Yogyakarta mengikuti “Sebanyak 32 kades dan per- Pihak desa memilih beker- masalah soal tata batas, baik an-
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupat- sistem informasi geospasial (ru- salah bisa diselesaikan. pendidikan pelatihan sistem angkat desa di Gunung Timang jasama dengan Puspics Fakultas tardesa di Barut maupun dengan
en Barito Utara (Barut) mengapr- ang kebumian) di salah satu uni- “Dengan bertambahnya penge- informasi geospasial (ruang kebu- mengikuti bimtek pelatihan geo- Geografi UGM,supaya bobot desa tetangga di Kabupaten Barito
esiasi adanya upaya pemerintah versitas ternama di Yogyakarta, tahuan sistem informasi geospa- mian) tingkat pemula di Univer- spasial selama lima hari,” kata pelatihan makin berkualitas dan Selatan.(nsn/P4)
Kesadaran Warga
Bangun Desa
Harus Dipacu PERaYaaN -
Wakil Ketua I
DPRD Barito
Utara (Barut),
MUARA TEWEH, PPOST gotong royong, kebersamaan, Hj Merry Ru-
Maju tidaknya suatu desa ti- menjaga hasil pembangunan kaini dan Wakil
dak hanya dibebankan kepada merupakan syarat mutlak bagi Ketua II DPRD,
pemerintah kabupaten saja. desa yang ingin maju. Apalagi H Acep Tion,
Perlu juga warga desa untuk pembangunan bukan hanya saat menghadi-
berpartipasi dalam memban- tanggung jawab pemerintahan ri perayaan hari
gun. desa. ulang tahun
Legislator DPRD Barito Selain itu, sosialisasi dan (HUT) Bha-
Utara (Barut), Lahmudin pemahaman tentang mem- yangkara ke 73
mengingatkan, kemajuan bangun desa bersama adalah di Kecamatan
pembangunan desa sangat hal penting, karena dengan Lahei belum
lama ini.
erat keterkaitan dengan warg- begitu setiap warga merasa Foto : PPost/M. Nasution
anya sendiri. Tanpa dukungan berkewajiban untuk kemajuan
mereka, maka pembangunan desa mereka.
akan berjalan lambat dan tidak “Tumbuhkan semangat dan Masyarakat Butuh Keterbukaan Informasi
maksimal. kesadaran membangun desa
Apalagi dengan besarnya kepada warga terlebih generasi
dana desa, maka peluang war- muda, karena para kawula
ga dalam membangun desanya muda ini mempunyai peran MUARA TEWEH, PPOST (UU) Nomor 14 tahun 2008 ten- badan publik dalam menye- oleh pemerintah daerah, provinsi paling mendasar, yaitu refor-
sendiri semakin terbuka lebar. penting bagi kemajuan de- Legislator DPRD Barito Utara tang keterbukaan informasi pub- diakan dan melayani permoho- maupun pusat,” katanya. masi pola pikir penyelenggara
“Tidak ada desa yang maju sanya kelak,” jelas Lahmudin. (Barut), Sunario mengungkap- lik. “Artinya, hal ini merupakan nan informasi tersebut secara Pemerintah, lanjut Sunario, pelayanan publik. Ini ditandai
dan berhasil tanpa jiwa mem- Hal penting lainnya, lanjut kan, masyarakat sekarang ini momentum penting dalam men- cepat, tepat waktu, biaya ringan/ tidak bisa menolak atau meng- dengan pergeseran pola peny-
bangun warganya. Kita bisa Lahmudin, yakni hendaknya sangat memerlukan atau menun- dorong keterbukaan,” katanya proporsional dan sederhana. hindar dari tuntutan masyarakat elenggaraan pelayanan publik
mencontoh desa yang su- pemerintah desa mengadakan tut pelayanan serta keterbukaan kepada wartawan, belum lama “Masyarakat kita sekarang su- yang ingin mengetahui hasil dari semula berorientasi pemer-
dah maju sebagaimana hasil rapat bulanan untuk memberi- informasi dari pemerintah daerah ini. dah cukup pintar dan juga kritis. pembangunan dan pelayanan intah sebagai penyedia menjadi
kunjungan para pemerintah kan ruang kepada warga mem- melalui satuan organisasi perang- UU Nomor 14 ini, jelas Sunario, Karenanya cenderung ingin men- prima yang diberikan pemerin- pelayan yang berorientasi pada
desa,” kata Lahmudin kepada berikan saran dan masukan kat daerah (SOPD). merupakan landasan hukum bagi getahui secara transparansi hasil tah daerah. kebutuhan masyarakat sebagai
wartawan, kemarin. bagi percepatan pembangunan Keterbukaan informasi ini setiap orang untuk memperoleh pembangunan. Bahkan rencana “Karena itu, pelayanan publik pengguna,” jelas politisi PDI
Dijelaskan, kesadaran ber- serta evaluasi kinerja.(nsn/P4) sesuai dengan Undang-Undang informasi publik dan kewajiban pembangunan yang digulirkan haruslah dimulai dari aspek yang Perjuangan ini. (P4)