Page 7 - SKH Palangka Post Edisi 19 Juli 2019
P. 7

DPRD KAPUAS










                jumat, 19 juLI 2019                                                                                                                                                                  07

                    Dukung Kalteng                                       Dewan Apresiasi Pendidikan


                   Jadi Ibu Kota RI




                KUALA KAPUAS, PPOST      jelas salah satunya akan me-
                 Seluruh lapisan masyarakat   ningkatkan  ekonomi  rakyat,                      Karakter di MPLS
                dan unsur pemerintah dae-  infrastruktur dan lainnya,” kata
                rah menyatakan dukungan-  politisi partai Golkar ini.
                nya dalam upaya menjadikan   Terpisah,   Wakil Bupati
                Kalimantan Tengah (Kalteng)   Kapuas, H  Nafiah Ibnoor, me-
                sebagai calon ibu kota pemer-  nyatakan dukungannya serta
                intahan RI.              optimis Kalteng bakal menjadi   KuaLa KaPuaS, PPOSt                                 “Kami sambut baik materi   lingkungan pendidikannya.   “Tentunya ini juga agar tidak
                 “Mari bergandengan tangan   ibu kota pemerintahan RI.                                                     itu, sehingga bisa mendorong   “Terpenting MPLS ini juga bisa   ada lagi praktik perpeloncoan
                dan senantiasa optimis serta   “Kita dukung sekuat tenaga    Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   generasi muda terkait pema-  membuat para siswa baru mu-  dan hal-hal yang tidak diingink-
                memberikan dukungan penuh   upaya pemerintah provinsi    (DPRD) Kabupaten Kapuas, Lawin, mengapresiasi     haman etika, moral dan ke-  dah dalam beradaptasi dengan   an lainnya di MPLS,” jelasnya.
                agar rencana pemindahan   menjadikan Kalteng sebagai     materi pendidikan karakter di masa pengenalan ling-  pribadian yang baik,” katanya,   lingkungan baru,” katanya.  (bn/P4)
                ibu kota pemerintahan RI ke   ibu kota negara RI. Secara per-                                              kemarin.                   Selain itu, Lawin, juga men-
                Kalteng segera terealisasikan,”   syaratan biografis wilayah,    kungan sekolah (MPLS).                      Lawin juga  berharap dari   gapresiasi dalam pelaksanaan
                kata Ketua DPRD Kabupaten   Kalteng lah yang sangat tepat   Lawin mengatakan, materi   rangka mewujudkan kema-  pelaksanaan MPLS di Kabu-  MPLS yang sudah dilaksanakan
                Kapuas,  Algrin Gasan, belum   menjadi ibu kota sebagai mana   tersebut sangat baik diberikan   juan pembangunan daerah ke   paten Kapuas itu  bisa membuat   selama tiga hari yang berjalan
                lama ini.                keinginan Presiden pertama RI,    kepada generasi muda dalam   depannya.          para siswa tahu lebih mengenal   dengan lancar dan kondusif.
                 Sebagaimana kesiapan    Soekarno, pada masa silam,”
                wilayah, jelas Algrin,  Kalteng   jelasnya.
                sangat memungkinkan dan    Perkataan tersebut ditegas-
                tersedianya lahan untuk itu.   kan juga mantan Wakil Bu-
                Dengan terjadinya perpindahan   pati Kapuas periode 2003-2008,
                ibu kota pemerintahan  RI ke   Talinting Erik Toepak. “Mari
                Kalteng juga bisa berimbas pada   kita dukung agar Kalteng men-
                berbagai aspek yang positif.  jadi ibu kota pemerintahan RI,”
                 “Dampak terbaik dari perpin-  kata Toepak.(P4)
                dahan ibu kota RI ke Kalteng


                  BUMDes Tingkatkan


                       Ekonomi Warga




                KUALA KAPUAS, PPOST       jelas Baihaqi, bisa memberi-
                 Keberadaan Badan Usaha   kan peluang  usaha dan  me-
                Milik Desa (BUMDes)  di setiap   maksimalkan potensi desa.
                desa diharapkan bisa menjadi   Diantaranya memaksimalkan
                motor penggerak peningkatan   berbagai macam produk in-
                ekonomi masyarakat.       dustri,  pangan,  pakan dan lain
                 Hal ini disampaikan Ket-  sebagainya yang dapat menjadi
                ua Fraksi Partai Kebangkitan   unggulan desa.
                Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten   Artinya, BUMDes merupak-
                Kapuas,  H Ahmad Baihaqi,  ke-  an sebuah alat. Di mana di
                pada wartawan, belum lama ini.  dalamnya terdapat pelaku atau
                 Mengingat pentingnya pen-  masyarakat yang bisa berkerja
                gelolaan SDM desa melalui   dan memiliki potensi pengem-
                BUMDes.                   bangan usaha masyarakat desa.
                 “Amanat dari penggunaan   “Permodalannya bisa di-
                dana desa (DD) salah satunya   ambil  dari  DD  dan  berbagai
                adalah pemberdayaan sistem   pinjaman asal sudah memiliki
                usaha melalui BUMDes,” ka-  kerangka usaha berpotensial
                tanya.                    dan pendapatan berorientasi                                                                                                                              Foto : PPost/Dok
                 Melalui BUMDes tersebut,   bisnis,” jelas Baihaqi.(P4)  BERSama REKaN - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas,  Lawin (paling kiri), bersama dengan rekan sejawatnya saat akan melakukan kunjungan kerja, belum lama ini.




















                                                                                                                           Perhatikan Keselamatan





                                                                                                                                         Kerja Karyawan







                                                                                                                           KuaLa KuRuN, PPOSt                                     ”Apabila masih ada PBS yang
                                                                                                                           Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabu-   tidak memperhatikan kesejahter-
                                                                                                                                                                                 aan karyawan, maka kami akan
                                                                                                                           paten Gunung Mas (Gumas), Rayaniatie Djangkan, meng-  meminta kepada Bupati untuk
                                                                                                                           ingatkan kepada seluruh Perusahaan Besar Swasta (PBS)   mengambil tindakan tegas den-
                                                                                                                           di daerah ini agar lebih serius memperhatikan program ke-  gan memberikan teguran atau
                                                                                                                                                                                 sanksi,” kata Rayaniatie.
                                                                                                                           sehatan dan keselamatan kerja setiap karyawan.         Agar ini bisa terlaksana, lanjut
                                                                                                                                                                                 dia, Satuan Organisasi Perangkat
                                                                                                                             Ia mengatakan, ketika mempe-  bupaten (UMK). Kami berharap   Daerah (SOPD) terkait juga perlu
                                                                                                                           kerjakan seseorang sebagai kary-  setiap PBS menerapkannya,” kata   melakukan pemantauan terhadap
                                                                                                                           awan, pastinya PBS juga harus    Rayaniatir.          program kesejahteraan, kesehat-
                                                                                                                           memperhatikan setiap program   Politikus Partai Amanat Na-  an dan keselamatan kerja di PBS,
                                                                                                                           kesehatan dan keselamatan kerja   sional (PAN) ini menilai, wajib   karena hal itu sudah menjadi tu-
                                                                                                                           untuk mereka.              hukumnya semua PBS memper-  gas dan tanggung jawab mereka.
                                                                                                             Foto : PPost/Anthoneal  “Selain program kesehatan   hatikan kesejahteraan, kesehatan   ”Setiap PBS yang berinvestasi
                PaRIPuRNa - Juru Bicara Partai Nasional Demokrat (NasDem), Riantoe (berdiri) menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap pidato pengantar Bupati
                tentang raperda perubahan APBD 2019 pada rapat paripurna, Kamis (18/7) pagi.                               dan keselamatan kerja, PBS juga   dan keselamatan kerja karyawan.   disini harus selalu peduli dengan
                                                                                                                                                      Pasalnya, PBS tidak dapat berop-
                                                                                                                           diminta memperhatikan ke-
                                                                                                                                                                                 karyawan dan masyarakat desa
                                 Setuju Raperda Perubahan                                                                  sejahteraan karyawannya. Di   erasi  tanpa  karyawan.  Begitu   sekitar lokasi perusahaan terse-
                                                                                                                           mana penghasilan yang diterima
                                                                                                                                                      juga sebaliknya. Semua saling
                                                                                                                                                                                 but beroperasi,” kata Rayaniatie.
                                                                                                                           harus sesuai Upah Minimum Ka-
                                                                                                                                                      membutuhkan.
                                                                                                                                                                                 (nth/P4)
                                                APBD Dibahas
                                                                                                                               Sikap Disiplin Dimulai dari
                KUALA KURUN, PPOST        perhatian utama fraksi-fraksi   paten antara lain pendapatan   “Kami sepakat perubahan
                 Ada  tiga  alasan  mendasar   pendukung DPRD Gumas   berjumlah Rp 1.065.811.811.480   APBD 2019 untuk dibahas lebih             Kepala SOPD
                yang disampaikan Bupati Gu-  dalam penyampaian pandan-  dan belanja berjumlah Rp   lanjut,” katanya.
                nung Mas (Gumas), Jaya S   gan  umumnya  dalam  rapat   1.048.962.938.064,74 dengan   Lalu, juru bicara Fraksi Partai
                Monong, dalam pidato pen-  paripurna yang di gelar di   surplus Rp 16.848.873.415,26.  Demokrat, Untung J Bangas,
                gantar nota keuangan tentang   gedung dewan setempat, Ka-  ”Memperhatikan struktur   meminta APBD  Perubahan   KUALA KURUN, PPOST     ucap anggota Dewan Perwakilan   Dengan demikian sikap tersebut
                rancangan peraturan daerah   mis (18/7).            APBD perubahan ini, ada keti-  hendaknya lebih banyak yang   Saat ini, Pemerintah Kabupat-  Rakyat Daerah (DPRD) Gumas,   akan dicontoh oleh bawahan-
                (raperda)  perubahan APBD   “Setelah mempelajari dan   daksesuaian lagi dengan asum-  memperhatikan prioritas untuk   en (Pemkab) Gunung Mas (Gu-  Lily Rusnikasi, kemarin.  nya,” jelas Lily.
                2019. Tiga alasan mendasar   mendengarkan tiga alasan   si dalam kebijakan APBD 2019,   kepentingan masyarakat.  mas) telah menerapkan sistem   Politikus Partai Demokrasi   Lily menambahkan, apabila
                itu, yakni perkembangan yang   mendasar itu, kami dapat me-  pergeseran antar unit organ-  Ke depan diharapkan dalam   e-Kinerja dan absen sidik jari   Indonesia Perjuangan (PDIP) ini   seorang kepala SOPD diketahui
                tidak  sesuai  dengan  asumsi   nyetujui agar raperda APBD   isasi dan saldo anggaran tahun   penganggaran APBD  Murni   bagi aparatur sipil negara (ASN)   menuturkan, dalam penerapan   tidak menerapkan sikap ke-
                semula dalam kebijakan umum   perubahan tahun 2019 dapat   2018,maka kami menyatakan   2020 harus direncanakan lebih   di seluruh Satuan Organisasi   kedisiplinan tersebut jangan   disiplinan, maka bagaimana
                APBD tahun 2019.          dibahas pada forum rapat   setuju untuk dibahas sesuai   matang, sehingga dalam APBD   Perangkat Daerah (SOPD).  serta merta langsung meny-  staf atau anak buahnya pasti
                 Kemudian, keadaan yang   DPRD sesuai jadwal yang telah   jadwal yang telah dibuat oleh   perubahan tidak banyak men-  Penerapan sistem ini diharap-  alahkan ASN secara langsung.   akan mengikuti. ”Untuk itu,
                menyebabkan harus dilakukan   ditetapkan Badan Musyawarah   DPRD,” ujarnya.   galami perubahan terhadap apa   kan akan mampu meningkatkan   Seharusnya, sikap disiplin harus   seorang pimpinan jangan hanya
                pergeseran anggaran antar unit   (Banmus),” ucap juru bicara   Kemudian, juru bicara Fraksi   yang sudah direncanakan.  kedisiplinan ASN. ”Kedisiplinan   dimulai dari sosok kepala SOPD   menuntut bawahannya untuk
                organisasi, kegiatan dan jenis   Fraksi NasDem, Riantoe.  Golongan Karya (Golkar), Ray-  ”Pada intinya raperda Pe-  dalam bekerja harus dimiliki   di tempat ASN itu bekerja.  meningkatkan kedisiplinan saja,
                belanja. Lalu, keadaan yang   Sementara juru bicara Fraksi   aniatie Djangkan menuturkan,   rubahan  APBD tahun 2019   oleh seluruh ASN, baik itu dis-  ”Sebagai seorang pemimpin di   tapi mereka juga harus selalu
                menyebabkan saldo lebih ta-  PDI Perjuangan, Lily Rusni-  raperda  tentang perubahan   dapat kami terima untuk selan-  iplin waktu, kinerja, moral dan   sebuah dinas dan badan, kepala   menjadi contoh teladan. Kalau
                hun 2018 harus digunakan atau   kasi mengatakan, komposisi   APBD merupakan salah satu ra-  jutnya dibawa ke rapat pemba-  etika. Kami minta mereka harus   SOPD terlebih dahulu harus   dari diri sendiri tidak disiplin,
                disesuaikan dalam tahun 2019.  perubahan APBD 2019 yang   perda strategis yang menyang-  hasan antara eksekutif dan leg-  menanamkan sikap kedisiplinan   menjadi panutan dan mampu   apalagi dengan ASN yang berada
                 Ketiga alasan itu menjadi   diajukan pemerintah kabu-  kut hajat hidup masyarakat .   islatif,” jelas Untung.(nth/P4)  ini dibenaknya masing-masing,”   memberikan contoh yang baik.    di bawahnya,” jelasnya.(nth/P4)
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12