Page 33 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 33
- 33 -
(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan
daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur
tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan
peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan
peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
Pasal 48
(1) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD
yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan
bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan
oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja
disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
(2) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada
bupati/walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
(3) Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam
waktu 15 (limabelas) hari sejak rancangan diterima, maka
bupati/walikota dapat menetapkan rancangan peraturan daerah
APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan
peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi
peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD.
(4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan
bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud
menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.
(5) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan
bupati/walikota tentang penjabaran APBD bertentangan
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.
