Page 29 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 29

- 29 -


                                                           Pasal 39

                                      (1)  Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja
                                           dilakukan    dengan    memperhatikan     keterkaitan   antara
                                           pendanaan dengan keluaran dan  hasil yang diharapkan dari
                                           kegiatan  dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian
                                           keluaran dan hasil tersebut.

                                      (2)  Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana
                                           dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja,
                                           indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan
                                           harga, dan standar pelayanan minimal.

                                      (3)  Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
                                           ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.


                                                           Pasal 40

                                     RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1),
                                      memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program
                                      dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci
                                      sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
                                      serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.


                                                       Bagian Kelima
                                                 Penyiapan Raperda APBD

                                                           Pasal 41

                                      (1)  RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD
                                           sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan
                                           kepada PPKD.

                                      (2)  RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya
                                           dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.

                                      (3)  Pembahasan     oleh    tim   anggaran    pemerintah    daerah
                                           sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk
                                           menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan
                                           umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara,
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34