Page 24 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005

- 24 -

e. perumahan dan fasilitas umum;
f. kesehatan;
g. pariwisata dan budaya;
h. agama;
i. pendidikan; serta
j. perlindungan sosial.

(6) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(7) Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja modal;
d. bunga;
e. subsidi;
f. hibah;
g. bantuan sosial;
h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
i. belanja tidak terduga.

(8) Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berdasarkan ketentuan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Pasal 28

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;