Page 19 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005

- 19 -

(4) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang
melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung,
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan
jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/
pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada
suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara
fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPKD selaku BUD.

BAB III
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Pertama
Asas Umum APBD

Pasal 16

(1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara.

(3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan,
alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

(4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Pasal 17

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk
uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD.