Page 18 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005

- 18 -

Bagian Keenam
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 14

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan
anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan
SKPD.

(2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran;
c. menyiapkan SPM; dan
d. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

(3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap
sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

(1) Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara
penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.

(2) Kepala daerah atas usul PPKD mengangkat bendahara
pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pejabat fungsional.