Page 22 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005

- 22 -

d. pendapatan bunga;
e. tuntutan ganti rugi;
f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing; dan
g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah.

Pasal 23

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 huruf b meliputi :
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 24

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh
pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi
hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan
pemerintah.

Pasal 25

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan
bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari
pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau
luar negeri yang tidak mengikat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 26

(1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau
kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan.