Page 25 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 25
- 25 -
d. penerimaan pinjaman; dan
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.
(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal pemerintah daerah;
c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pinjaman.
(4) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
(5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.
BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Pertama
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah
Pasal 29
RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran
dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya
berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM
Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh
pemerintah.
Pasal 30
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik.
Pasal 31
(1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat
indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
