Page 21 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 21

- 21 -



                                      (3)  Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
                                           meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
                                           yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang  merupakan
                                           kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan
                                           diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

                                      (4)  Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
                                           c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
                                           dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
                                           tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
                                           anggaran berikutnya.



                                                       Bagian Ketiga
                                                     Pendapatan Daerah

                                                           Pasal 21

                                     Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
                                      huruf a terdiri atas:
                                      a.   Pendapatan Asli Daerah (PAD);
                                      b.   Dana Perimbangan; dan
                                      c.   Lain-lain pendapatan daerah yang sah.


                                                           Pasal 22

                                      (1)  Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
                                           huruf a terdiri atas:
                                           a.  pajak daerah;
                                           b.  retribusi daerah;
                                           c.  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
                                           d.  lain-lain PAD yang sah.

                                      (2)  Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                                           huruf d mencakup:
                                           a.  hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
                                           b.  hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah
                                               yang tidak dipisahkan;
                                           c.  jasa giro;
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26