Page 17 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 17

- 17 -



                                      (2)  Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                                           ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.

                                      (3)  Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana
                                           dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan
                                           daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola,
                                           beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan
                                           pertimbangan objektif lainnya.

                                      (4)  Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan
                                           tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.


                                                       Bagian Kelima

                                          Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

                                                           Pasal 12

                                      (1)  Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam
                                           melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat
                                           pada unit kerja SKPD selaku PPTK.

                                      (2)  PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
                                           mencakup:
                                           a.  mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
                                           b.  melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
                                           c.  menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
                                               pelaksanaan kegiatan.


                                                           Pasal 13

                                      (1)  Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
                                           (1) berdasarkan pertimbangan  kompetensi jabatan, anggaran
                                           kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan
                                           pertimbangan objektif lainnya.

                                      (2)  PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna
                                           anggaran/kuasa pengguna anggaran.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22