Page 26 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 26

- 26 -



                                      (2)  Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
                                           (1) berpedoman pada RPJMD.

                                                           Pasal 32

                                      (1)  Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan
                                           penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari
                                           Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu
                                           kepada Rencana Kerja Pemerintah.

                                      (2)  Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
                                           penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan
                                           evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-
                                           tahun sebelumnya.

                                      (3)  RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
                                           rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
                                           dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan
                                           pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
                                           pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong
                                           partisipasi masyarakat.

                                      (4)  Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
                                           mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan
                                           minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

                                                           Pasal 33

                                      (1)  RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun
                                           untuk    menjamin    keterkaitan   dan    konsistensi  antara
                                           perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

                                      (2)  Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir
                                           bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.

                                      (3)  RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
                                           peraturan kepala daerah.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31