Page 34 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005

- 34 -

(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap
menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD
menjadi Peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota,
gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan
bupati/walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya
pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 49

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 48
ayat (6), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan
peraturan daerah dan selanjutnya DPRD bersama kepala
daerah mencabut peraturan daerah dimaksud.

(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 48 ayat (6) dilakukan dengan
peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah tentang
APBD.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 48
ayat (6) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 50

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas
rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD
kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 51

Hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk APBD
provinsi dan keputusan gubernur untuk APBD kabupaten/kota.