Page 36 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 36

- 36 -


                                      (3)  Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD
                                           dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada
                                           Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi
                                           kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
                                           ditetapkan.

                                                          BAB VI

                                                  PELAKSANAAN APBD

                                                       Bagian Pertama
                                               Asas Umum Pelaksanaan APBD

                                                           Pasal 54

                                      (1)  SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
                                           belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya,
                                           dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

                                      (2)  Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
                                           (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif,
                                           efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
                                           undangan.



                                                       Bagian Kedua
                                         Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
                                               Satuan Kerja Perangkat Daerah

                                                           Pasal 55

                                      (1)  PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD
                                           ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar
                                           menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.

                                      (2)  Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
                                           merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program,
                                           kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran
                                           tersebut, dan rencana penarikan  dana tiap-tiap satuan kerja
                                           serta pendapatan yang diperkirakan.
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41