Page 39 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 39
- 39 -
Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
Pasal 61
(1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang
menagih.
(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib.
Pasal 62
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD,
atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
SPD.
Pasal 63
(1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.
(2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan
kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan
yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 64
Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada
bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan
sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai
ketentuan perundang-undangan.
