Page 68 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 68

- 68 -



                                                           Pasal 153

                                      (1)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan
                                           Pasal 39 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun
                                           anggaran 2006.

                                      (2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3)
                                           dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006.

                                      (3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1),
                                           Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) mulai dilaksanakan untuk
                                           penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007.

                                      (4)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1)
                                           dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.

                                      (5)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)
                                           dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009.

                                                           Pasal 154

                                     Pemerintah daerah yang belum menetapkan RPJMD sebagaimana
                                      dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dokumen perencanaan daerah
                                      lainnya dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD.




                                                         BAB XVIII

                                                 KETENTUAN PENUTUP

                                                           Pasal 155

                                     Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur
                                      dengan peraturan Menteri Dalam Negeri.

                                                           Pasal 156

                                      Ketentuan    pelaksanaan     Peraturan   Pemerintah     ini  harus
                                      diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan
                                      Pemerintah ini ditetapkan.
   63   64   65   66   67   68   69   70