Page 67 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 67

- 67 -


                                                           Pasal 148

                                     BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat
                                      atau badan lain.

                                                           Pasal 149

                                     Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
                                      membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

                                                           Pasal 150

                                     Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih
                                      lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan
                                      Menteri Keuangan.


                                                          BAB XV

                                 PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

                                                           Pasal 151

                                      (1)  Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
                                           diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan
                                           peraturan perundang-undangan.

                                      (2)  Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada
                                           ayat (1), kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah
                                           tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.


                                                         BAB XVII

                                                KETENTUAN PERALIHAN

                                                           Pasal 152

                                     Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
                                      pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak
                                      bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap
                                      berlaku.
   62   63   64   65   66   67   68   69   70