Page 62 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 62

- 62 -


                                                           Pasal 130

                                      (1)  Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 meliputi
                                           pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi,
                                           pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

                                      (2)  Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                                           mencakup      perencanaan      dan    penyusunan      APBD,
                                           penatausahaan,    pertanggungjawaban      keuangan    daerah,
                                           pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan
                                           keuangan daerah.

                                      (3)  Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana
                                           dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan
                                           penyusunan APBD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
                                           APBD yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-
                                           waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun
                                           kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.

                                      (4)  Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                                           dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil
                                           kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai
                                           negeri sipil daerah.

                                                           Pasal 131

                                     Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 untuk
                                      kabupaten/kota dikoordinasikan  oleh gubernur selaku wakil
                                      pemerintah.

                                                           Pasal 132

                                     DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
                                      daerah tentang APBD.

                                                           Pasal 133

                                     Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada
                                      ketentuan peraturan perundang-undangan.
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67