Page 61 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005

- 61 -

Pasal 126

Pinjaman daerah bersumber dari:
a. pemerintah;
b. pemerintah daerah lain;
c. lembaga keuangan bank;
d. lembaga keuangan bukan bank; dan
e. masyarakat.

Pasal 127

(1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah
setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

(2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri
Dalam Negeri.

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal
obligasi daerah yang akan diterbitkan.

(4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan.

(5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada
belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

Pasal 128

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 129

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan
keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan
oleh Menteri Dalam Negeri.