Page 59 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005
P. 59
- 59 -
Pasal 121
(1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan
tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan
kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtanganan dan pengamanan.
(2) Pengelolaan barang daerah ditetapkan dengan peraturan daerah
dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Cadangan
Pasal 122
(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana
cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana
cadangan tersebut.
(4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan
daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain
yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi
penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang
bersangkutan.
Pasal 123
(1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat
(1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh
PPKD.
