Page 63 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005

- 63 -

Bagian Kedua
Pengendalian Intern

Pasal 134

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di
lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

(2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 135

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan
Daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 136

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera
diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain
yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung
merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian
tersebut.