Page 66 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005

- 66 -

(2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur
pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 143

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan
bendahara ditetapkan oleh kepala daerah.

Pasal 144

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian
daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 145

Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk :
a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum;
b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi
dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 146

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk
menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 147

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan
teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas
bidang pemerintahan yang bersangkutan.