Page 60 - PP NOMOR 58 TAHUN 2005

- 60 -

(2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut
dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil
tetap dengan resiko rendah.

(3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menambah dana cadangan.

(4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Bagian Keenam
Pengelolaan Utang Daerah

Pasal 124

(1) Kepala daerah dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
APBD.

(2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang
pelaksanaan pinjaman daerah.

(3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada
anggaran belanja daerah.

Pasal 125

(1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa
setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali
ditetapkan lain oleh undang-undang.

(2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda
apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada
daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman
daerah.