Page 125 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Permasalahan mendasar yang masih ditemui dalam implementasi UU ITE yang
dikemukakan oleh Kejaksaan Agung yang mengemukakan bahwa pemahaman
masyarakat terkait UU ITE masih terbatas pada tindak pidana tertentu seperti
penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.
Lebih lanjut, saat ini masyarakat masih beranggapan tidak ada batasan terhadap hak
kebebasan berekspresi dan ketika UU ITE membatasi kebebasan tersebut maka norma
UU ITE dianggap salah hal tersebut dikemukakan oleh Akademisi FH UI. Disamping itu
Akademisi FH Unri mengemukakan bahwa di Provinsi Riau terdapat pula permasalahan
mengenai kejahatan siber yaitu masih kurangnya pemahaman APH yang berada di
daerah, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait dengan muatan materi
dalam UU ITE.
Terhadap permasalahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini
masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai ITE dalam UU ITE.
Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat ini menjadi faktor terhambatnya
pelaksanaan pengawasan dan pencegahan terjadinya tindak pidana ITE. Oleh karena itu
diperlukan sosialisasi yang secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah mengenai aturan dalam peraturan perundang-undangan serta program
pemerintah terkait penyelenggaraan ITE.

2. Peran Serta Masyarakat Terkait Perlindungan Data Pribadi
Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah
menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat. Perkembangan
teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan di berbagai aktivitas sehingga
teknologi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup. Lekatnya
kebutuhan teknologi yang terkoneksi dengan jaringan internet dalam kehidupan sehari-
hari mengakibatkan perlindungan data pribadi di dunia digital semakin penting.
Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang
pendidikan dan perekonomian dan lain-lain. Akan tetapi perkembangan teknologi dan
informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga dapat menimbulkan
berbagai macam permasalahan yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya
penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan
lain-lain sehingga pemilik data pribadi harus lebih berhati-hati dalam menyatakan
persetujuan dalam memberikan data pribadinya dalam menggunakan sarana teknologi
dan informasi demi mencegah hal-hal tersebut terjadi. Seperti yang telah diatur dalam
Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang mewajibkan penggunaan setiap informasi melalui media
elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan
orang tersebut.
Pada pelaksanaan ketentuan tersebut masih ditemukan kendala yang terjadi,
seperti yang disampaikan oleh Akademisi FIF Universitas Telkom, Bareskrim Polri, Dit.
TKAI Kominfo, Diskominfo Jatim, Polda Riau, Polda Sumut, Polda Jatim, OJK, Akademisi
FH USU, dan Akademisi FH Unri menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia
belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Hal demikian menyebabkan
banyaknya permasalahan kebocoran data pribadi yang terjadi dalam ranah ITE.

Adanya permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara langsung kepada
masyarakat yaitu melalui edukasi dalam usaha memberikan pemahaman mengenai
pentingnya perlindungan data pribadi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 103