Page 122 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

tindak pidana siber juga hendaknya dilaksanakan untuk APH lainnya, seperti Jaksa dan
Hakim yang belum memiliki satuan unit khusus yang menangani kejahatan dunia maya
sehingga diperlukan pelatihan agar memiliki kesamaan persepsi dalam melakukan
penanganan terhadap kejahatan siber. Jaksa dan Hakim yang memahami mengenai
tindak pidana siber sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan tindak pidana ITE
yang semakin banyak terjadi di masyarakat yang akibatnya dapat meluas. Kurangnya
sarana dan prasarana dalam penegakan hukum tindak pidana siber, sangat berpengaruh
terhadap kinerja APH dalam menghadapi hightech crimes sehingga dapat menciptakan
ruang siber yang bersih dan aman.

2. Hambatan Pelaksanaan Kewajiban Melindungi Informasi Elektronik

Pasal 16 UU ITE mengatur tentang ketentuan persyaratan minimum setiap
penyelenggara sistem elektronik dalam mengoperasikan sistem elektronik dimana para
21
penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk, sebagai berikut:
a. “dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan;
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan
keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik
tersebut;
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam
penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
d. dapat dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan
bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang
bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan,
dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

Pada ketentuan dalam pasal ini juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai hal-hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah yaitu PP 71/2019.
Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 16 UU ITE khususnya dalam perlindungan
informasi elektronik selama ini masih ditemukan beberapa kendala atau hambatan yang
terjadi, hal ini dibuktikan dengan masih maraknya kasus kebocoran data. Kasus ini
diungkap oleh Akademisi FH Unair sebagai salah satu stakeholder dalam diskusi
pengumpulan data-data pelaksanaan UU ITE. Akademisi FH Unair menyatakan bahwa
perlindungan data pribadi menurut konsep keamanan informasi merupakan hal yang
sulit dilakukan baik dalam skala nasional maupun daerah, hal ini dibuktikan dengan
masih terjadinya kasus kebocoran data pasien Covid-19 di rumah sakit di daerah
Surabaya. Akademisi FH Unair juga menyatakan dengan terjadinya kasus tersebut maka
terbukti bahwa masih terdapat sarana dan prasarana yang belum memadai dalam
pelaksanaan perlindungan informasi elektronik tersebut yaitu kurangnya teknologi yang
mendukung perlindungan data tersebut (misalnya proteksi dari malware).

21 Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun
2008, TLN No. 4843, Pasal 16 ayat (1).
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

100 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI