Page 123 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Bareskrim Polri juga mengatakan bahwa masih terdapat beberapa kasus
kebocoran data yang disebabkan karena tidak adanya prosedur pengamanan data, tidak
dipatuhinya prosedur pengamanan data, tidak dipatuhinya secara konsisten oleh user
terkait SOP pengamanan data, dan sistem tidak memiliki/menyimpan log identifikasi
aktivitas berbahaya dan masing-masing pengguna, serta kurangnya SDM terkait dengan
kemampuan keamanan jaringan dan perangkat.

Terkait hal tersebut, guna menyelesaikan isu-isu yang disampaikan oleh beberapa
stakeholder terkait hambatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kewajiban
melindungi informasi elektronik terutama mengenai kebocoran data yaitu jika dikaitkan
dengan tingkat payung hukumnya adalah dengan pembuatan regulasi hukum terkait
Perlindungan Data Pribadi oleh DPR dan Pemerintah yang berwenang, Rancangan
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah masuk ke dalam Prolegnas Tahun 2021
no urut 116 yang diusulkan oleh Pemerintah, dan saat ini tahapan pembuatannya masih
dalam tahap Pembicaraan Tingkat I (pertama) melalui Panja Komisi I. Lalu terkait hal-hal
teknis, instansi/kementerian yang berwenang perlu menyediakan teknologi yang
mendukung perlindungan data pribadi serta menambah SDM yang bertugas terkait
dengan pengawasan dalam keamanan jaringan dan perangkat. Hal-hal tersebut
merupakan upaya untuk menekan jumlah kasus terjadinya kebocoran data yang terjadi.

D. ASPEK BUDAYA HUKUM

Hasil kajian dan evaluasi UU ITE berdasarkan pelaksanaannya, ditinjau dari budaya
hukum, maka ditemukan potensi permasalahan yang telah dianalisis sebagai berikut:

1. Pemahaman dan Edukasi Dalam Implementasi UU ITE

Munculnya revolusi teknologi informasi dewasa ini dan masa depan tidak hanya
membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, akan tetapi juga akan
mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti agama, kebudayaan, sosial, politik,
kehidupan pribadi, masyarakat bahkan bangsa dan negara. Jaringan informasi global
atau internet saat ini telah menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik
domestik maupun internasional. Internet menjadi medium bagi pelaku kejahatan untuk
melakukan kejahatan dengan sifatnya yang mondial, internasional dan melampaui batas
ataupun kedaulatan suatu negara. Semua ini menjadi motif dan modus operandi yang
amat menarik bagi para penjahat digital. Secara normatif, dengan dibentuknya UU ITE
sebagai aturan baru yang berlaku dan semua penduduk dianggap telah mengetahui.
Sebagai sebuah produk hukum dari kekuasaan negara, UU ITE mempunyai fungsi
sebagai alat kontrol negara terhadap ITE yang bebas. Proses dalam menjalankan
fungsinya tersebut akan terus berlangsung secara bertahap sesuai dengan kebutuhan
dalam realitanya.
Munculnya revolusi teknologi informasi dewasa ini dan masa depan tidak hanya
membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, akan tetapi juga akan
mempengaruhi aspek kehidupan lain seperti agama, kebudayaan, sosial, politik,
kehidupan pribadi, masyarakat bahkan bangsa dan negara. Jaringan informasi global
atau internet saat ini telah menjadi salah satu sarana untuk melakukan kejahatan baik
domestik maupun internasional. Internet menjadi medium bagi pelaku kejahatan untuk
melakukan kejahatan dengan sifatnya yang mondial, internasional dan melampaui batas
ataupun kedaulatan suatu negara. Semua ini menjadi motif dan modus operandi yang

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 101