Page 120 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

virtual police berasal dari laporan yang diberikan oleh masyarakat berupa tangkapan layar
(screenshot) pesan di chat WhatsApp yang berpotensi melanggar UU ITE, selanjutnya
laporan tersebut akan dikaji tim virtual police apakah memenuhi unsur pelanggaran UU ITE
20
atau tidak. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kejari Kota Mojokerto yang
mengemukakan, bahwa virtual police tidak bisa memasuki ranah privat seperti mengawasi
chat WhatsApp. Sanksi dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana siber yang dilakukan
dalam chat WhatsApp jika terdapat laporan/pengaduan yang menyertakan bukti kepada
pihak Kepolisian.

C. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

Hasil kajian dan evaluasi UU ITE berdasarkan pelaksanaannya, ditinjau dari sarana
dan prasarana, maka ditemukan potensi permasalahan yang telah dianalisis sebagai
berikut:
1. Pemahaman Sumber Daya Manusia Terkait dengan Pidana Siber

Perkembangan ITE di era globalisasi yang semakin berkembang yang diiringi
dengan pembentukan hukum siber hendaknya diikuti dengan langkah-langkah
antisipatif oleh APH. Hal antisipasi tersebut berguna untuk mencapai keteraturan tata
pergaulan masyarakat yang beragam, sehingga dapat mengatur pergaulan atau interaksi
masyarakat modern yang bersifat lintas regional maupun lintas negara. Oleh karenanya
diharapkan dapat menciptakan perlindungan yang baik dan kesejahteraan masyarakat
Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh alinea ke IV UUD NRI 1945 sebagai tujuan
nasional bangsa Indonesia sekaligus elemen dasar penyelenggaraan negara hukum di
Indonesia.
Perkembangan ITE di era globalisasi yang semakin berkembang yang diiringi
dengan pembentukan hukum siber hendaknya diikuti dengan langkah-langkah
antisipatif oleh APH. Hal antisipasi tersebut berguna untuk mencapai keteraturan tata
pergaulan masyarakat yang beragam, sehingga dapat mengatur pergaulan atau interaksi
masyarakat modern yang bersifat lintas regional maupun lintas negara. Oleh karenanya
diharapkan dapat menciptakan perlindungan yang baik dan kesejahteraan masyarakat
Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh alinea ke IV UUD NRI 1945 sebagai tujuan
nasional bangsa Indonesia sekaligus elemen dasar penyelenggaraan negara hukum di
Indonesia.
Pada perkembangannya, guna mengatur tata kehidupan dan tata perilaku
masyarakat di dunia maya diundangkan UU ITE beserta perubahannya. Keberadaan UU
ITE diharapkan dapat mengendalikan dan memberikan dasar penegakan hukum
terhadap ketertiban dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak
terbatas pada kegiatan internet, namun juga terhadap kegiatan yang memanfaatkan
perangkat komputer, dan instrumen elektronik lainnya.

Secara sosiologis, UU ITE berfungsi untuk mengatur berbagai aktivitas masyarakat
yang dilakukan dalam interaksinya melalui sarana siber. Dinamika globalisasi informasi
telah menuntut adanya suatu aturan untuk melindungi kepentingan pengguna internet

20
Igman Ibrahim, “Polri: Virtual Police Tidak Memasuki Area Privat di WhatsApp”,
https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/17/polri-virtual-police-tidak-memasuki-area-privat-di-whatsapp,
diakses pada 1 November 2021.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

98 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI