Page 115 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 115
“Ayat (2a)
Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan
Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
dilarang sesuai dengan ketentuan.
Ayat (2b)
Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a),
Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan
kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses
terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan yang melanggar hukum.”
Rumusan norma yang terdapat di dalam ketentuan tersebut telah memberikan
kewajiban kepada Pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemutusan akses
terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik. Untuk menjalankan ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (2a) dan ayat (2b) UU ITE telah mengamanatkan
pembentukan peraturan pelaksana yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya PP
71/2019 yang secara substansi pada Pasal 95 PP 71/2019 telah mengatur mengenai
batasan, kategori serta klasifikasi mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik
yang muatanya melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2a) dan
ayat (2b) UU ITE. Ketentuan Pasal 96 PP 71/2019 mengatur sebagai berikut:
“Pemutusan Akses dilakukan terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan klasifikasi:
a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
c. memberitahukan cara atau menyediakan Akses terhadap Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Ketentuan mengenai pemutusan akses tersebut pada dasarnya berguna untuk
membatasi penyalahgunaan informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar
hukum demi melindungi kepentingan umum, hal ini dikarenakan perkembangan
teknologi yang secara masif yang berpotensi memberikan dampak buruk dan melewati
batas penalaran yang wajar. Hal tersebut juga sesuai dengan pertimbangan hakim
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan
sebagai berikut:
18
“…menurut Mahkamah penting untuk dijelaskan terlebih dahulu bahwa pola
teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini banyak digunakan adalah
internet yang merupakan wadah komunikasi digital yang dapat melibatkan
siapapun dengan karakteristik penyebaran informasi elektronik dan/atau
dokumen elektronik yang sangat cepat, luas, dan masif dengan tidak mengenal
ruang dan waktu. Apabila informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
bermuatan melanggar hukum tersebut telah terlebih dahulu diakses, sebelum
dilakukan pemblokiran maka dampak buruk yang ditimbulkan akan jauh lebih
cepat dan masif yang dalam batas penalaran yang wajar dapat menimbulkan
kegaduhan, keresahan dan/atau mengganggu ketertiban umum. Untuk hal inilah
diperlukan kecepatan dan keakuratan yang terukur oleh Pemerintah untuk
18 Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 81/PUU-XVIII/2020., hlm.296.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 93
