Page 112 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

UNSUR DELIK PEDOMAN IMPLEMENTASI SKB UU ITE
PASAL 29 UU ITE
“informasi Bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirim berupa
elektronik ancaman kekerasan, yaitu menyatakan atau menunjukkan niat untuk
dan/atau mencelakakan korban dengan melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis.
dokumen
elektronik”
“ancaman” 1. Pengancaman dapat berbentuk pesan, surat elektronik, gambar, suara, video,
tulisan, dan/atau bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
lainnya.
2. Ancaman tersebut berpotensi untuk diwujudkan, meskipun hanya dikirimkan
1 (satu) kali.
“kekerasan atau 1. Dampak ketakutan harus dibuktikan secara nyata antara lain adanya
menakut-nakuti” perubahan perilaku.
2. Harus ada saksi untuk menunjukkan adanya fakta bahwa korban mengalami
ketakutan atau tekanan psikis
“secara pribadi” Ketakutan dapat terjadi kepada pribadi, kelompok, keluarga maupun golongan.
- Pasal 29 UU ITE ini merupakan delik umum, dan bukan delik aduan. Bukan harus
korban sendiri yang melapor.

Dari keterangan tabel-tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 29 UU
ITE hanya mengatur mengenai hukum formil yang mensyaratkan terpenuhinya unsur
delik tanpa melihat maksud dari pelaku dalam melakukan tindak pidana ancaman
kekerasan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Hal tersebut
dapat menimbulkan multitafsir diantara APH maupun masyarakat, terutama apabila
dikaitkan dengan kasus pinjaman online ilegal yang dalam hal melakukan tindak pidana
ancaman kekerasan tersebut disertakan dengan adanya maksud agar nasabah segera
membayar dana yang sudah dipinjam kepadanya. Dalam menjalankan semua kegiatan
yang berkaitan dengan keuangan, pinjaman online diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
(OJK). Peran dan fungsi OJK dalam melakukan pengawasan pinjaman online diatur dalam
UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu:

1. OJK sebagai pengawas “dua arah”, dimana ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk
mengawasi pinjaman online dan masyarakat secara keseluruhan. Secara umum,
pengawasan “dua arah” ini berkaitan dengan fungsi inti dari OJK itu sendiri. Adapun
fungsi intinya yaitu mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan,
tanpa terkecuali aplikasi pinjaman online. Sama seperti bank, saat ini pinjaman
online juga membantu masyarakat dalam memberikan kredit pinjaman. Seperti
yang diketahui jika masyarakat tidak bisa dilepaskan dari uang, maka dari itu
disinilah peran OJK sebagai pengawasan semua kegiatan yang melibatkan
perputaran uang.

2. Menerbitkan aturan dan perintah kepada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB),
Meskipun OJK merupakan lembaga independen tetapi lembaga ini adalah milik
pemerintah Indonesia. OJK itu sendiri memiliki fungsi utama yang berkaitan dengan
aturan dan juga perintah pada instansi yang ada di bawahnya, salah satunya
perusahaan atau aplikasi pinjaman online. Peraturan dan perintah yang dibuat
biasanya berbentuk tertulis maupun pengelolaan statuter. Tidak berhenti sampai
disitu saja, OJK sebagai lembaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan semua

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

90 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI