Page 108 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE dengan Pasal 156-Pasal 157 KUHP
yaitu:
a. Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengatur ketentuan pidana yang lebih berat dari Pasal 156-
Pasal 157 KUHP.
b. Ancaman pidana dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE bersifat kumulatif dan alternatif,
sedangkan di dalam Pasal 156-Pasal 157 KUHP diatur secara alternatif.

Dengan adanya perbedaan ancaman pidana dalam kedua ketentuan tersebut dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir diantara APH maupun masyarakat.

Implementasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dianggap sebagai “pasal karet” telah
menimbulkan banyak permasalahan di masyarakat, baik antar anggota masyarakat yang
saling lapor maupun perbedaan penerapan Pasal 28 ayat (2) oleh APH terhadap
perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada ujaran kebencian hate speech. Oleh
karena itu, pemerintah berinisiatif mengeluarkan SKB UU ITE sebagai pedoman
pelaksanaan Pasal 28 ayat (2) yang berisikan ketentuan yang disajikan pada Tabel 47
sebagai berikut:

Tabel 47.
Pedoman Implementasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE dalam SKB UU ITE

UNSUR DELIK PEDOMAN IMPLEMENTASI SKB UU ITE
PASAL 28 AYAT
(2) UU ITE
“menyebarkan” 1. Delik utama Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi
yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau
kelompok masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
2. Kriteria “menyebarkan” dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum”
bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses
publik, atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat
terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi
dan informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi
(share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open
group).

“informasi” Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan
yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki
rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok
masyarakat berdasar isu sentiman atas SARA.

“ditujukan untuk 1. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa
menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. APH harus membuktikan
rasa kebencian motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak,
atau mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba
permusuhan” dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan.
2. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu
atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali
yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan,
mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu
domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu
sentimen perbedaan SARA.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

86 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI