Page 103 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Tabel 43.
Perbandingan muatan norma dalam Pasal 368-Pasal 369 KUHP dengan Pasal 27 ayat (4) jo.
Pasal 45 ayat (4) UU ITE

PERBEDAAN PASAL 368- PASAL 27 AYAT KETERANGAN
369 KUHP (4) JO. PASAL
45 AYAT (4)
UU ITE

Subjek hukum Barang siapa Setiap orang Addressaat norm dalam Pasal 368 dan Pasal 369
KUHP adalah “barang siapa” yang merujuk
kepada orang perseorangan, sedangkan
addressaat norm Pasal 27 ayat (4) UU ITE adalah
“setiap orang” yang dapat berarti dapat dilakukan
oleh orang perseorangan atau korporasi.
Sehingga Pasal 27 ayat (4) UU ITE memperluas
subjek pelaku pemerasan dan pengancaman yang
dilakukan oleh korporasi.

Tindak/ Pasal 368 “Pemerasan Tindak pidana pemerasan dan pengancaman
perbuatan Pemerasan dan/atau dalam KUHP dirumuskan secara terpisah dalam
pidana pengancaman” Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP. Sedangkan dalam
Pasal 369 UU ITE kedua perbuatan tersebut diatur hanya
pengancaman dalam satu rumusan Pasal 27 ayat (4) UU ITE.

Metode - 1. Mendistribusi Pasal 368 dan 369 KUHP tidak merumuskan
penyebaran kan metode penyebaran, namun perkembangan
2. Mentransmisi teknologi informasi menyebabkan pemerasan
kan dan pengancaman dapat disebarkan/dikirimkan
3. Membuat melalui dunia maya. Sehingga Pasal 27 ayat (4) UU
dapat diakses ITE khusus mengatur penyebaran muatan yang
melanggar kesusilaan dengan cara distribusi,
transmisi, maupun membuat dapat diakses publik
secara elektronik.
Media/sarana Pasal 368 1. Informasi Pasal 369 KUHP hanya mengatur pengancaman
perbuatan - Elektronik melalui media penyebaran konvensional melalui
pidana 2. Dokumen lisan atau tulisan, berbeda dengan Pasal 27 ayat
Pasal 369 Elektronik (4) UU ITE yang media penyebarannya dilakukan
1. Lisan secara non-fisik melalui sarana informasi dan
2. tulisan dokumen elektronik.

Jenis delik Pasal 368 Delik biasa Pasal 368 yang mengatur delik pemerasan
Delik biasa (gewone dikualifikasi sebagai delik biasa namun untuk delik
(gewone delicten) pengancaman pada Pasal 369 KUHP diatur secara
delicten) khusus sebagai delik aduan. Sedangkan Pasal 27
ayat (4) UU ITE yang mengatur pemerasan dan
Pasal 369 pengancaman tidak diatur mengenai delik aduan.
Delik aduan
(klacht
delicten)

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 81