Page 98 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Tabel 40.
Perbandingan muatan norma dalam Pasal 310-Pasal 311 KUHP
dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE
PERBEDAAN PASAL 310-311 PASAL 27 AYAT (3) KETERANGAN
KUHP JO. PASAL 45
AYAT (3) UU ITE
Subjek hukum Barang siapa Setiap orang Addressaat norm dalam Pasal 310 KUHP
adalah “barang siapa” yang merujuk
kepada orang perseorangan, sedangkan
addressaat norm Pasal 27 ayat (3) jo.
Pasal 45 ayat (3) UU ITE adalah “setiap
orang” yang dapat berarti dapat
dilakukan oleh orang perseorangan atau
korporasi. Akibat rumusan subjek
hukum “setiap orang” pada Pasal 27
ayat (3) UU ITE menimbulkan perluasan
subjek korban penyebaran muatan
penghinaan dan pencemaran nama
baik, yang mana rumusan Pasal 27 ayat
(3) UU ITE dapat ditujukan kepada
korban dengan kualifikasi badan hukum,
badan usaha, institusi, profesi, atau
jabatan Hal ini berpotensi menimbulkan
disharmoni terhadap penegakan norma
penghinaan dan pemcemaran nama
baik.
Metode 1. Secara langsung 1. Mendistribu- Pasal 310 KUHP hanya mengatur
penyebaran/ 2. Disiarkan sikan metode penyebaran melalui cara-cara
modus 3. Dipertunjukkan 2. Mentransmi- konvensional, namun dengan
operandi Ditempelkan sikan berkembangnya teknologi informasi,
3. Membuat dapat penyebaran kini banyak beralih melalui
diakses dunia maya. Sehingga Pasal 27 ayat (3)
UU ITE khusus mengatur penyebaran
muatan yang penghinaan dan
pencemaran nama baik dengan cara
distribusi, transmisi, maupun membuat
dapat diakses publik secara elektronik.
Media 1. Lisan 1. Informasi Pasal 310 KUHP hanya mengatur media
penyebaran 2. Tulisan Elektronik penyebaran konvensional melalui lisan,
3. Gambaran 2. Dokumen tulisan, atau gambaran, berbeda dengan
Elektronik Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang media
penyebarannya dilakukan secara non-
fisik seperti informasi dan dokumen
elektronik.
Ancaman Pasal 310 ayat (1) Pasal 45 ayat (3) Ancaman pidana dalam Pasal 310-311
pidana - Penjara 9 bulan, - Penjara KUHP dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE
atau maksimal 4 memiliki ketentuan yang berbeda, hal ini
- Denda maksimal tahun, dan/atau berpotensi menimbulkan disharmoni
Rp.300,- - Denda maksimal terhadap penegakan norma kesusilaan
Rp.750.000.000, dalam aspek pemidanaan.
Pasal 310 ayat (2) -
- Penjara 1 tahun 4
bulan, atau
- Denda maksimal
Rp.300,-

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

76 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI