Page 101 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

ketentuan yang multitafsir dan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Beberapa hal
yang dijelaskan dalam SKB UU ITE terkait unsur delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE disajikan
pada Tabel 41 sebagai berikut:

Tabel 41.
Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam SKB UU ITE

UNSUR DELIK PEDOMAN IMPLEMENTASI SKB UU ITE
PASAL 27 AYAT
(3) UU ITE

“mendistribusikan 1. Secara sempit diartikan sebagai perbuatan “dapat diaksesnya” yang dilakukan
dan/atau diluar sarana grup percakapan tertutup atau terbatas.
mentransmisikan” 2. Secara luas diartikan bahwa harus memenuhi kriteria “diketahui umum” yang
berupa unggahan yang dapat diakses publik. Contoh: grup terbuka yang
setiap orang dapat mengunggah dan berbagi informasi, dimana akses
informasi tidak ada yang mengendalikan atau tanpa moderasi tertentu.

“membuat dapat 1. Diunggahnya muatan tuduhan yang menyerang kehormatan seseorang harus
diaksesnya” berdasar pada adanya kesengajaan dengan maksud (dolus).
2. Terpenuhinya unsur “membuat dapat diaksesnya” adalah saat pelaku secara
sengaja membuat publik dapat melihat, membaca, atau mendengar
informasi yang menyerang kehormatan seseorang.

“muatan 1. Secara sempit diartikan sebagai delik Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, dimana
penghinaan tindakan menyerang kehormatan dilakukan agar diketahui umum, dengan
dan/atau menuduh seorang dengan “suatu hal” atau dengan menuduh seseorang
pencemaran dengan tuduhan palsu.
nama baik” 2. Muatan penghinaan harus ditujukan kepada korban/pelapor sebagai orang
perorangan, dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi,
profesi, atau jabatan.
3. Muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dimasukkan ke dalam delik
aduan absolut, sehingga hanya korban selaku pihak yang dirugikan yang
dapat melaporkan tindak penghinaan dan pencemaran.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa SKB UU ITE memberikan upaya
penyelarasan bagi APH dalam penegakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Namun SKB UU ITE
sebagai suatu pedoman pelaksana belum dapat menyelesaikan masalah utama dari
permasalahan-permasalahan kasus penghinaan dan pencemaran nama baik.
Diskominfo Jatim menyarankan agar kualifikasi korban sebagai pelapor dalam Pasal 27
ayat (3) UU ITE lebih dipertegas pada orang perorangan dan bukan pada profesi, badan
hukum, instansi, maupun jabatan.

Mengacu pada permasalahan-permasalahan tersebut maka ketentuan Pasal 27
ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak memenuhi asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf f UU PPP, yaitu asas kejelasan
rumusan yang akan dijelaskan lebih lanjut pada Tabel 42 sebagai berikut:

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 79