Page 97 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE

Tabel 39.
Ketentuan pidana pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE tidak memenuhi asas kejelasan rumusan
dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
ASAS KETERANGAN
Pasal 5 huruf e UU PPP Bahwa lebih rendahnya ancaman pidana penjara dalam UU ITE
Asas Kedayagunaan dan dengan KUHP dapat mengakibatkan moral hazard yang lebih besar
Kehasilgunaan pada masyarakat. Oleh karena itu Pasal 45 ayat (2) UU ITE belum
memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana
diatur dalam Pasal 5 huruf e UU PPP. Sehingga perlu dilakukan
harmonisasi ancaman pidana penjara UU ITE dengan KUHP agar
ketentuan pidana perjudian dalam UU ITE memiliki daya guna
dalam penerapannya.
Pasal 5 huruf f UU PPP Bahwa perbedaan perumusan ancaman pidana penjara perjudian
Asas Kejelasan Rumusan online dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang lebih rendah dari KUHP
belum memenuhi asas kejelasan rumusan dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan. Berbedanya ancaman pidana
penjara dalam UU ITE dengan KUHP berpotensi menimbulkan
ketidaktegasan perumusan sanksi. Hal tersebut mengakibatkan
jaksa dan hakim lebih sering menggunakan ketentuan dalam
10
KUHP.
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU
ITE belum memberikan pemenuhan terhadap asas kedayagunaan dan kehasilgunaan
dan asas kejelasan rumusan sebagaimana amanat Pasal 5 huruf e dan huruf f UU PPP.
Dengan demikian, ketentuan pidana penjara perjudian online dalam UU ITE perlu
dilakukan perubahan dengan melakukan harmonisasi terhadap sanksi pidana penjara
yang ada dalam KUHP.

6. Norma Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3)
UU ITE
Penghinaan dan pencemaran nama baik pada ranah ITE adalah perbuatan yang
dilarang dan dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat
(3) UU ITE. Ketentuan pasal-pasal tersebut dinilai oleh sebagian masyarakat memiliki
substansi yang multitafsir atau “karet” karena terdapat perbedaan substantif antara
ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik UU ITE dengan KUHP.

Perbedaan utama antara Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE dan Pasal
310-Pasal 311 KUHP terletak pada subjek hukum, metode penyebaran/modus operandi,
media penyebaran, dan ancaman pemidanaan. Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan
dalam Tabel 40 sebagai berikut:

10 Ibid.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI 75